Jakarta, VIVA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menegaskan dukungan penuh terhadap program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang digagas pemerintah.
Menurutnya, inisiatif ini merupakan kesempatan berharga bagi masyarakat untuk memiliki hunian sendiri dengan berbagai insentif yang telah diberikan oleh pemerintah.
"Saya sepakat memang dalam sepanjang sejarah, inilah kesempatan untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah," ujar Anindya Bakrie dikutip tvOne Jumat 7 Februari 2025.
Anindya menyoroti berbagai kemudahan yang telah difasilitasi dalam program ini, yakni: penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penghapusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai IMB, serta penghapusan 5% Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurut Anindya, langkah ini sangat inovatif dan memberikan insentif luar biasa bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian sendiri.
“Tadi disampaikan insentifnya luar biasa. PPN dihilangkan, lalu juga dulu namanya IMB sekarang PBG juga dihilangkan. Lalu ada 5% untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," tambahnya.
Sebagai Ketua Umum Kadin, Anindya memastikan pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah untuk menyukseskan program ini.
Kadin akan berperan aktif dalam memastikan pembangunan rumah yang berkualitas dan tepat sasaran, sekaligus mendorong sektor industri terkait untuk ikut berkembang.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait alias Ara, menyambut baik kolaborasi dengan Kadin dalam mewujudkan visi misi pemerintahan Prabowo Subianto.
[dok. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam sebuah diskusi di Menara Kadin Indonesia, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025]
Photo :
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Ia optimistis target pembangunan rumah tetap bisa tercapai meskipun anggaran kementeriannya dipangkas dari Rp5,2 triliun menjadi Rp1,6 triliun.
"Saya pikir kita tidak boleh cengeng, ya. Kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih, tidak korupsi dan efisien untuk bisa melaksanakan ini. Dan tentu saja, kita juga harus berdoa," kata Menteri Ara.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan Kadin Indonesia, program ini diharapkan tidak hanya menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetapi juga membuka peluang industrialisasi serta menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.
Anindya Bakrie menegaskan bahwa Kadin akan terus mendukung kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat dan dunia usaha.
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait alias Ara, menyambut baik kolaborasi dengan Kadin dalam mewujudkan visi misi pemerintahan Prabowo Subianto.