Fahira Idris Minta Pemprov DKI Jakarta Lakukan Tujuh Hal Ini Agar Gerakan Pilah Sampah Jadi Budaya

• 

• Berita

• Metro

Jumat, 15 Mei 2026 - 20:30 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyatakan gerakan pilah sampah dari sumber di Jakarta yang sudah mulai berjalan harus dikawal secara serius agar benar-benar menjadi budaya baru masyarakat.

Terlebih, mulai Agustus 2026, TPST Bantargebang hanya akan menerima sampah residu atau sampah yang benar-benar tidak dapat diolah maupun didaur ulang lagi.

“Karena mulai Agustus nanti Bantargebang hanya menerima residu, maka seluruh rantai sistem pengelolaan sampah harus benar-benar siap. Kalau tidak, warga akan kesulitan beradaptasi dan gerakan pilah sampah berisiko hanya menjadi program sesaat,” ujar Fahira di Jakarta, Jumat 15 Mei 2026.

Fahira meyakini gerakan pilah sampah dari sumber dapat menjadi budaya baru warga Jakarta, termasuk di lingkungan rumah tangga, hotel, restoran, kafe (horeka), pusat perbelanjaan, perkantoran, hingga kawasan usaha lainnya.

Namun, agar gerakan ini benar-benar menjadi kebiasaan kolektif yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan berbagai aspek teknis dan operasional berjalan konsisten di lapangan.

“Kesadaran warga sebenarnya mulai tumbuh. Tetapi perubahan perilaku tidak akan bertahan lama kalau sistem di lapangan tidak siap. Karena itu, selain sosialisasi, yang paling penting adalah memastikan sistem teknisnya benar-benar berjalan,” kata Fahira.

Untuk itu, Fahira Idris meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan tujuh hal penting agar pilah sampah benar-benar menjadi budaya baru warga Jakarta.

Pertama, memastikan sampah terpilah tidak tercampur kembali saat diangkut.

Menurut Fahira Idris, ini menjadi faktor paling krusial. Banyak warga kehilangan semangat memilah karena sampah yang sudah dipisahkan di rumah kembali dicampur di gerobak atau truk pengangkut.

Kedua, memastikan tersedia infrastruktur pemilahan yang mudah dijangkau.

Fahira Idris menilai setiap RW, pasar, kawasan usaha, hingga fasilitas publik harus memiliki titik pengumpulan sampah terpilah dengan standar yang jelas, termasuk tempat sampah berdasarkan kategori organik, anorganik, B3, dan residu.

Ketiga, memastikan jadwal pengangkutan sampah terpilah berjalan disiplin dan transparan. Warga harus mengetahui kapan sampah organik diangkut, kapan sampah anorganik diambil, serta ke mana sampah tersebut dibawa. Transparansi akan membangun partisipasi publik yang lebih kuat.