Hadir di Sidang Praperadilan, Eks Dirdik Jampidsus Ungkap Sosok Febrie Adriansyah: Manut Pimpinan

• 

• Berita

• Nasional

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 00:00 WIB

Jakarta, VIVA – Mantan Direktur Penyidikan )Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Jasman Panjaitan dihadirkan dalam sidang permohonan praperadilan yang diajukan oleh eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 21 Februari 2026.

Dalam kesempatan itu, Jasman mengaku bahwa memiliki kedekatan dengan mantan Jampidsus tersebut. Pasalnya, saat itu Febrie masih menjabat Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi pada Jampidsus dan berada di bawah kepemimpinannya.

"Saya mengenal Pemohon ini cukup dalam sepanjang yang saya tahu. Dia ini adalah orang yang jujur dan terutama manut sama pimpinan," kata dia di dalam persidangan.

Ia mengaku bahwa telah menjalin kerja sama bersama Febrie sudah hampir tiga tahun, sebelum akhirnya ia berpindah tugas menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Jasman kemudian kembali bertugas di Kejaksaan Agung dengan menduduki sejumlah jabatan, yakni Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan (Sesjamwas), hingga Pelaksana Tugas (Plt) Jamwas.

Dalam mekanismenya, laporan tindak pidana dibuat oleh Kepala Subdirektorat dan kemudian dikonsultasikan kepada Direktur Penyidikan.

Setelah itu, Direktur Penyidikan menetapkan jadwal ekspose untuk membahas dugaan tindak pidana yang akan disidik.

Menururnya, kegiatsn ekspose merupakan bagian dari mekanisme penanganan perkara. Dalam kondisi tertentu, ekspose dapat dilanjutkan di hadapan Jaksa Agung Muda hingga Jaksa Agung.

"Selama saya di Direktur Penyidikan, harus ada ekspose," ujarnya.

Lalu, apabila perkara diputuskan untuk ditindaklanjuti, Kepala Subdirektorat kemudian menyusun tim jaksa yang akan melakukan penyidikan.

Selanjutnya setelah pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti dilakukan, proses berlanjut pada penentuan calon tersangka apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.

Di sisi lain Jasman menyebut bahwa penetapan tersangka juga harus melalui ekspose. Pada masa dirinya menjabat, nama seseorang juga tidak boleh disebut sebagai tersangka sebelum terdapat keterangan saksi dan bukti yang mendukung.