Jelang Muktamar ke-35, Gus Lilur Serukan Gerbang Toll PBNU

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 21 Agustus 2026 - 19:00 WIB

Jakarta, VIVA – Tokoh muda NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur menyoroti dinamika internal Nahdlatul Ulama (NU) kembali menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Ia pun menyerukan Gerakan Bareng Tolak LPJ PBNU atau “Gerbang Toll PBNU”.

Gus Lilur mengatakan gerakan tersebut merupakan ajakan kepada warga NU dan para muktamirin untuk menggunakan hak organisasi secara kritis dan bertanggung jawab.

Ia menilai penolakan terhadap LPJ tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk permusuhan terhadap jajaran pengurus PBNU. Ia menilai LPJ merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban organisasi yang harus dinilai secara objektif.

"Menolak LPJ bukan permusuhan. Menolak LPJ adalah menolak menandatangani keterangan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 21 Agustus 2026.

Karena itu, dia meminta penerimaan LPJ tidak dilakukan hanya karena rasa sungkan, penghormatan kepada pengurus, atau keinginan menjaga suasana Muktamar tetap harmonis. Jika terdapat persoalan mendasar yang belum terjawab, menurut dia, muktamirin memiliki hak untuk mempertanyakannya, termasuk mengambil sikap untuk menolak LPJ.

Gus Lilur juga menyoroti konflik internal PBNU yang berlangsung secara terbuka pada akhir 2025. Menurut dia, munculnya saling pemberhentian dan klaim kewenangan antarpimpinan semestinya menjadi bahan evaluasi serius karena persoalan internal organisasi seharusnya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah.

"Persoalan internal organisasi semestinya tidak menjadi tontonan publik yang pada akhirnya menyeret nama besar NU. Warga NU di akar rumput tidak pernah meminta pertunjukan konflik. Mereka membutuhkan organisasi yang memberikan keteladanan dalam persaudaraan," katanya.

Dia mengajak NU kembali melihat keteladanan para muassis atau pendiri NU yang meninggalkan warisan berupa lembaga, pendidikan, pesantren, kaderisasi, dan berbagai karya yang terus hidup hingga kini.

Gus Lilur juga menyoroti hubungan antara PBNU dan struktur NU di daerah, termasuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). Menurut dia, muncul keresahan ketika pengurus di tingkat wilayah dan cabang merasa diperlakukan seperti bawahan yang sewaktu-waktu dapat diganti melalui keputusan administratif.

Istilah seperti caretaker, pembekuan surat keputusan (SK), dan pemberhentian pengurus daerah, menurut dia, berpotensi mengikis rasa memiliki terhadap jam'iyah.