Jakarta, VIVA – Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui kapan dan siapa sosok menteri Kabinet Merah Putih (KMP) yang berpeluang direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia menyerahkan penuh kepada Presiden mengenai kabinetnya.
"Kapan reshuffle? Kami terus terang belum tahu. Apalagi siapa yang di-reshuffle, saya lebih enggak tahu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.
Ketua MPR RI itu menekankan bahwa perombakan susunan kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo sebagai kepala negara.
"Hak sepenuhnya Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menilai para pembantunya. Kapan beliau akan mengangkat? Kapan beliau akan mencopot seseorang menjadi pembantu atau menteri dalam Kabinet Merah Putih?" Kata Muzani.
Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani Temui Presiden Prabowo di Istana Negara
Photo :
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Kendati begitu, ia menekankan bahwa partainya akan mendukung penuh keputusan yang akan diambil Presiden Prabowo sekiranya hendak melakukan reshuffle.
Dia pun meyakini Presiden Prabowo memiliki parameter penilaian tersendiri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengefektifkan kabinet menterinya.
"Kami sepenuhnya percaya Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan, yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitasnya pemerintahan ini," ujarnya.
Di sisi lain, Muzani berharap kader Gerindra yang duduk dalam Kabinet Merah Putih mampu berkinerja baik dalam mendukung program-program Astacita yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo.
"Kami berharap mereka membantu sepenuhnya dengan ketulusan, dengan kerelaan untuk membantu Presiden Republik Indonesia untuk mencapai Astacita seperti yang dijanjikan di dalam kampanye-kampanye beliau sehingga saya minta untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh membantu Presiden," imbuhnya.
Halaman Selanjutnya
"Kami sepenuhnya percaya Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan, yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitasnya pemerintahan ini," ujarnya.