5 hours ago
1
Jakarta, VIVA - Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menerapkan efisiensi anggaran terhadap kementerian dan lembaga jadi sorotan. Pakar kebijakan publik pun ikut menganalisa terkait langkah Prabowo itu.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah menilai APBN memang tak boleh dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang tak penting. Efisiensi anggaran itu berlaku untuk pagu anggaran tahun 2025.
Trubus menuturkan Prabowo sebagai kepala negara ingin kementerian dan lembaga menentukan skala prioritas dalam programnya.
“Jadi, Pak Prabowo maunya ini program-program yang sama, itu yang istilahnya ada kemiripan sama, itu yang diefisienkan," kata Trubus, dikutip pada Rabu, 12 Februari 2025.
Dia menekankan dengan kebijakan efisiensi akan menempatkan kementerian, lembaga, dan pemda bisa menjalankan program sesuai tupoksi.
"Memang ini kan kebijakan sifatnya mendorong kepada kementerian/lembaga dan daerah untuk menempatkan skala prioritas di dalam program itu, sesuai dengan tupoksinya,” jelas Trubus.
Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto
Photo :
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Trubus mengatakan demikian karena selama ini APBN kerap digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tak perlu.
“Kemudian, yang bikin rame juga itu. ASN-ASN yang selama ini foya-foya, menikmati dengan anggaran yang besar. Nah ini yang kemudian marah-marah itu tiap hari di Medsos itu,” tutur Trubus.
Pun, bagi dia, kebijakan efisiensi Prabowo itu juga jadi ujian para menteri atau kepala lembaga untuk memahami visi dan misi Prabowo.
“Nah terus, program prioritasnya apa? Nah, jadi dalam hal ini lebih menempatkan bagaimana seorang pemimpin itu mampu membuat program-program yang sifatnya pro-publik lah, untuk kebutuhan publik gitu,” ujar dosen Universitas Trisakti itu.
Dia menekankan APBN tak bisa dihambur-hamburkan yang sifatnya foya-foya.
“Jadi tidak bisa APBN dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang sifatnya. Pokoknya foya-foya lah selama ini kan, yang perjalanan dinas, yang ATK, yang nilainya sampai besar sekali,” jelas Trubus.
Lebih lanjut, ia menuturkan penghematan anggaran itu bisa dialokasikan untuk program-program prioritas sesuai visi misi Prabowo. Salah satunya seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kemudian, program swasembada pangan agar Indonesia tak selalu impor untuk beras maupun hasil perkebunan lainnya.
Namun, di sisi lain, Trubus juga menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan regulasi terkait mengenai peraturan teknis, petunjuk pelaksanaan (juklak). Selain itu, dibuatnya petunjuk teknis (juknis) untuk mengatur program-program apa saja yang harus dipangkas.
“Bagi daerah atau kementerian lembaga yang baru, itu kan bingung. Jadi mau menerjemahkan itu bingung gitu,” kata Trubus.
Halaman Selanjutnya
“Kemudian, yang bikin rame juga itu. ASN-ASN yang selama ini foya-foya, menikmati dengan anggaran yang besar. Nah ini yang kemudian marah-marah itu tiap hari di Medsos itu,” tutur Trubus.
