2 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani angkat bicara soal efisiensi anggaran 2025 di kementeriannya. Dia menilai, efisiensi itu tak akan mengganggu kinerja anak buahnya dalam mencapai target investasi.
Rosan menjelaskan, dirinya sudah bicara dengan jajarannya di Kementerian Investasi terkait efisiensi anggaran 2025 tersebut.
"Kita etos kerja tetap harus dijunjung. Kita mempunyai target-target, ya dengan adanya efisiensi anggaran ini kita harus lebih inovatif lagi dalam mengerjakan tugas-tugas kita," kata Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2025.
Menteri Investasi Rosan Roeslani.
Photo :
- Biro pers Istana.
Salah satu inovasi yang dimaksud Rosan yaitu melakukan pembicaraan dengan investor secara daring atau virtual.
"Ya sekarang kita lebih banyak juga untuk mengundang mereka untuk datang ke Indonesia. Ya kan banyak caranya lah kita untuk meyakinkan mereka," ungkap dia.
"Jadi menurut saya, saya sih tetap yakin bahwa target yang dicanangkan tetap bisa kita capai," sambungnya.
Di sisi lain, Rosan menjelaskan, efisiensi anggaran itu cukup berdampak pada perjalanan dinas di kementeriannya. Meski begitu, dia meyakini fokus ASN di kementeriannya dalam melayani masyarakat tetap berjalan normal.
Gedung Kementerian Investasi/BKPM.
"Buat kita yang penting nomor satu layanan publik yang kita utamakan itu tetap berjalan dengan normal. Tetapi yang lain-lainnya kita melakukan adjusment baik dari yang besar sampai yang kecil ya kita melakukan lah semuanya, itu saja," pungkas Rosan.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran yang tidak perlu di APBN dan APBD 2025, sehingga negara bisa hemat Rp306,69 triliun. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Adapun penerbitan Inpres 1/2025 ditujukan bagi para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, dan para Bupati atau Wali Kota.
"Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun," dikutip dalam Inpres yang dikeluarkan Presiden Prabowo, Kamis, 23 Januari 2025.
Penghematan itu dilakukan dengan cara review masing-masing atas anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menginstruksikan seluruh menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
Identifikasi rencana efisiensi itu meliputi belanja operasional dan non operasional sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Dalam Inpres itu seluruh menteri Kabinet Merah Putih diminta menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui, diminta melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani paling lambat 14 Februari 2025.
"Menteri Keuangan untuk melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),"tulis diktum kelima poin c.
Halaman Selanjutnya
Di sisi lain, Rosan menjelaskan, efisiensi anggaran itu cukup berdampak pada perjalanan dinas di kementeriannya. Meski begitu, dia meyakini fokus ASN di kementeriannya dalam melayani masyarakat tetap berjalan normal.
