Klarifikasi Lengkap Eva Stevany Rataba Anggota DPR yang Masuk Desil 4, Bantah Pernah Terima PKH

• 

• Lifestyle

• Showbiz

Kamis, 10 September 2026 - 11:15 WIB

VIVA – Anggota DPR RI Fraksi NasDem Eva Stevany Rataba akhirnya memberikan klarifikasi soal namanya yang tercatat dalam desil 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Eva dengan tegas membantah pernah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bahkan mengaku tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bansos.

Eva mengatakan dirinya justru terkejut ketika mengetahui namanya masuk dalam kelompok desil 4. Ia kemudian mempertanyakan persoalan tersebut saat rapat Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Eva Rataba Tegaskan Tak Pernah Terima PKH

Eva menyampaikan klarifikasi tersebut setelah muncul pemberitaan yang mengaitkan namanya dengan penerima bantuan PKH di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Ia menegaskan tidak pernah menerima bantuan tersebut dan tidak pernah mengajukan diri untuk mendapatkannya.

"Saat ini saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menerima bantuan program keluarga harapan atau program PKH dan saya tidak pernah mendaftarkan diri saya sebagai penerima bantuan sosial tersebut,” ujar Eva yang dikutip dari Instagram pada Kamis, 10 September 2026. 

Untuk memastikan persoalan tersebut, Eva tidak hanya mempertanyakannya dalam forum rapat DPR. Ia juga mendatangi langsung Kantor Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara.

"Saya juga telah mendatangi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara untuk meminta penjelasan dan memastikan data tersebut segera diperiksa serta diperbaiki sesuai dengan yang sebenarnya,” ujarnya lagi. 

Minta Data Bansos Diperbaiki

Eva menilai persoalan ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pendataan sosial ekonomi. Baginya, kesalahan data bukan sekadar persoalan administrasi karena dapat berdampak kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.

"Saya berharap semua pihak tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum melakukan pemeriksaan dan juga melakukan konfirmasi kepada instansi yang berwenang,” kata Eva. 

Ia juga meminta pemerintah melakukan penelusuran apabila ditemukan data yang tidak sesuai. Menurutnya, sistem pendataan penerima bantuan harus dibuat semakin akurat dan transparan.

"Saya justru menjadikan kejadian ini sebagai bukti bahwa sistem pendataan sosial ekonomi masih perlu diperbaiki. Jangan sampai ada masyarakat yang mungkin benar-benar membutuhkan bantuan ini mengalami kesalahan pendataan yang mengakibatkan mereka tidak bisa menerima bantuan sosial dari pemerintah,” tandasnya.