KSP Dorong Sinergi BUMDes-Koperasi Merah Putih untuk Majukan Ekonomi Desa

Sragen, VIVA – Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari menegaskan pentingnya sinergi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai dua mesin utama penggerak ekonomi desa.

Hal itu disampaikan M. Qodari saat meninjau pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di tiga desa di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, pada Sabtu, 31 Mei 2025

Menurutnya, BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki peran saling melengkapi dan harus dikelola secara bijak oleh pemerintah desa.

“Kata kuncinya ada di kepala desa. BUMDes adalah milik desa, keuntungannya untuk desa. Sementara koperasi itu dari anggota, untuk anggota. Kalau keduanya berjalan, desa akan makmur, kegiatan ekonomi rakyat berjalan baik, dan kesejahteraan meningkat,” kata M. Qodari.

Ia menjelaskan bahwa proses pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sragen telah mencapai 100 persen. Saat ini tinggal menunggu penyelesaian administrasi oleh notaris sebelum didaftarkan ke Administrasi Hukum Umum (AHU) guna memperoleh status badan hukum.

“Jika melihat progres saat ini, kami optimistis pada saat peluncuran nasional 12 Juli mendatang, seluruh koperasi di Sragen telah berbadan hukum. Kami berharap pengalaman sukses ini dapat menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain di seluruh Indonesia,” ujarnya.

M. Qodari menekankan bahwa BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan demi meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau BUMDes itu hasil usahanya untuk desa, sedangkan koperasi desa dari anggota dan untuk anggota. Koperasi desa mungkin banyak berkaitan dengan kebutuhan rutin, yang juga harus menyesuaikan dengan pelaku usaha lokal. Sementara BUMDes lebih fokus pada potensi desa yang bisa dikembangkan,” jelasnya.

“Kalau dua mesin ini berjalan, desa bisa memiliki berbagai fasilitas, kegiatan ekonomi rakyat berjalan, dan kesejahteraan akan meningkat. Ini keren banget,” tambahnya.

Lebih lanjut, M. Qodari menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan terus mendorong pengembangan koperasi dengan prinsip-prinsip yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu caranya melalui pembiayaan berbasis proposal bisnis.

“Kalau koperasi desa mau maju, tentu harus mengerjakan kegiatan usaha yang nyata dan dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemerintah desa dan pengurus koperasi untuk menyiapkan proposal bisnis yang berkualitas. 

“Saya sudah sampaikan, teman-teman di desa harus bisa membuat proposal bisnis yang bagus, standar seperti bank-bank besar. Kalau proposal bisnisnya disetujui bank, berarti sudah top dan punya kelayakan usaha yang kuat,” ujarnya.

M. Qodari berharap, dengan skema pembiayaan berbasis proposal ini, risiko kredit macet dapat diminimalkan. “Kalau proposalnya bagus, usaha akan berjalan, kredit macet kecil, anggota sejahtera, dan pengurus juga aman,” jelasnya.

Selain meninjau, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.

“Diskusi hari ini sangat bermanfaat. Kita mendapat masukan nyata dari lapangan, bukan hanya yang makro dan normatif,” katanya.

M. Qodari berharap program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan mencapai 80.000 koperasi di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia dapat segera terealisasi.

Temuan-temuan di Sragen ini, lanjutnya, akan menjadi bahan diskusi lintas kementerian dan lembaga, termasuk rapat tingkat menteri.

“Dari Sragen, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi daerah lain. Dari Sragen untuk Indonesia,” pungkasnya.

Kunjungan Wakil Kepala Staf Kepresidenan ke Sragen ini menjadi bagian dari komitmen KSP untuk memastikan program-program strategis, termasuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, berjalan optimal dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat desa.