Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat RI Melonjak di 2026, BPS Ungkap Datanya

• 

• Bisnis

Senin, 10 Agustus 2026 - 18:32 WIB

Jakarta, VIVA – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.

Dia menjabarkan, dalam survei tersebut, tercatat bahwa Indeks Literasi Keuangan 2026 mengalami kenaikan 2,93 persen menjadi sebesar 69,57 persen, dibandingkan dengan tahun 2025 yang hanya sebesar 66,64 persen.

"Dimana hal itu berarti bahwa sekitar 70 dari 100 penduduk Indonesia pada rentang umur 15-79 tahun, diketahui telah memenuhi kriteria terdidik dengan baik (well literate)," kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Kemudian untuk Indeks Inklusi Keuangan 2026, Amalia juga melaporkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 0,87 persen menjadi 93,61 persen, ditopang oleh peningkatan pada sektor keuangan konvensional menjadi sebesar 93,53 persen.

"Meskipun terjadi penurunan tipis pada sektor keuangan syariah menjadi 13,24 persen," ujarnya.

Amalia mengatakan bahwa hasil SNLIK 2026 itu berasal dari sampel yang disebar ke 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, dengan total sampel sebanyak 74.025 rumah tangga. "Dimana, terdapat tiga tahapan atau Stratified Multi-Stage Cluster Sample dalam pemilihan sampel-sampel tersebut," kata Amalia.

Dia menambahkan, terdapat dua model yang menopang Indeks Literasi Keuangan 2026, yang mencapai sebesar 69,57 persen tersebut. Dimana literasi keuangan konvensional tercatat mencapai 69,57 persen, dan keuangan syariah sebesar 43,07 persen.

"Dengan tingkat literasi keuangan konvensional tercatat naik 2,93 persen, meskipun literasi keuangan syariah turun 0,35 persen," ujar Amalia.

Apabila dilihat dari sebaran wilayahnya, tiga provinsi dengan indeks tertinggi tercatat di DKI Jakarta sebesar 84,01 persen, Kalimantan Selatan sebesar 79,69 persen, dan Bali sebesar 78,77 persen.

Sementara untuk sebaran wilayah dengan indeks tertinggi pada literasi inklusi keuangan, yakni tercatat di DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Dan untuk indeks terendahnya tercatat di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Maluku Utara.

Amalia menjelaskan, apabila dilihat dari tingkat pendidikan, tercatat bahwa indeks inklusi keuangan mengalami kenaikan di setiap jenjang pendidikan masyarakat. Dia menekankan, terjadi kenaikan signifikan pada literasi inklusi keuangan, yakni pada kelompok penduduk yang belum tamat SD dan tamatan SD atau sederajat.

"Peningkatan paling tinggi terjadi pada kelompok masyarakat yang tamat SD atau sederajat, diikuti oleh kelompok masyarakat yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat sekolah yang juga tercatat meningkat dengan pesat," ujarnya.