1 week ago
6
Jakarta, VIVA – Juru bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli menegaskan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri beserta partainya siap membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kendati bukan jajaran Kabinet Merah Putih.
Namun, kata Guntur, Megawati memberikan syarat agar kebijakan dan program pemerintahan Presiden Prabowo pro kepada rakyat kecil. Ia menyebut kepentingan rakyat di atas segalanya.
"Bahwa beliau (Megawati) dan PDI Perjuangan siap membantu Presiden Prabowo namun tetap berada di luar pemerintahan. Syaratnya menurut Ibu Ketua Umum adalah program-program yang berpihak pada rakyat kecil dan masyarakat banyak. Kepentingan rakyat di atas segala-galanya," kata Guntur, Jumat, 11 April 2025.
Di sisi lain, PDIP juga siap memberikan kritik yang membangun apabila ada kebijakan atau program yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. "Pasti dong, (memberikan) kritik konstruktif. Checks and balances," kata Guntur.
Guntur memastikan PDIP akan menyampaikan kritik dengan baik tanpa kebencian. Ia menekankan seluruh elite pemerintah harus bergotong royong mengedepankan kepentingan rakyat.
"Namun kalau ada masukan dan kritik tentu kami juga akan menyampaikan dengan iktikad baik, bertujuan mencari solusi bukan berdasarkan kebencian. Ibarat kerja gotong royong, semua ada peran sendiri, termasuk di dalam dan di luar pemerintahan. Manutnya pada kepentingan rakyat banyak," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani bicara soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.
Adapun pertemuan kedua tokoh itu berlangsung di kediamannya Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 7 April 2025.
Muzani mengatakan, Megawati menitipkan pesan kepada Prabowo agar bisa menjalankan kepemimpinannya dengan efektif sejak dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat," kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 April 2025.
Muzani menyebut, PDIP terbuka jika Prabowo ingin merajut kerja sama. Terlebih, jika tujuannya untuk memperkuat pemerintahan. Namun, kata Muzani, PDIP tetap dalam posisinya yaitu di luar dari pemerintahan atau koalisi.
"Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan. Tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," tandas Muzani.
Halaman Selanjutnya
Sebelumnya diberitakan, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani bicara soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.
