Mendagri Tito: Kolaborasi Kunci Atasi Backlog Perumahan Nasional

6 hours ago 4

Rabu, 18 Maret 2026 - 16:10 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mengatasi backlog perumahan nasional (kesenjangan antara kebutuhan rumah dengan ketersediaan hunian layak) yang masih cukup besar. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tentang Rumah Susun di Aula Kantor BP Tapera, Menara Mandiri 2, Jakarta, Selasa 17 Maret 2026.

Menurutnya, penyelesaian persoalan perumahan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Tapi, ya ini, saya pertama kagum sama Bang Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait), karena memang, apa, persis Bang Ara sampaikan tadi, kalau enggak didukung oleh semua, pasti enggak akan berhasil. Kementerian PKP kerja sendiri aja, ini, melihat backlog datanya [yang diberikan] Bu Wini (Kepala BPS), enggak akan bisa diselesaikan oleh Kementerian PKP sendiri,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keterlibatan seluruh ekosistem menjadi faktor penentu dalam mempercepat penyelesaian persoalan perumahan yang kompleks dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa arah kebijakan pemerintah dalam sektor perumahan tidak terlepas dari visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama pembangunan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Beliau menginginkan adanya keadilan, perumahan itu hal yang mendasar. Kita sudah selalu [mendengar] sandang, pangan, papan gitu. Shelter,” katanya.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan hunian layak menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, ia mengakui bahwa tantangan yang dihadapi tidak ringan, baik dari sisi jumlah kebutuhan maupun kompleksitas persoalan di lapangan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Dan saya sudah sampaikan kepada beliau, Bang, ini tugas enggak main-main. Ini Indonesia negara nomor 4 terbesar di dunia. Dan persoalannya beragam banget. Dan tadi, ada teman yang menyampaikan, permasalahan kita adalah masalah perizinan,” ungkapnya.

Terkait tingginya angka backlog, kendala perizinan masih menjadi salah satu hambatan utama yang perlu diatasi untuk mempercepat pembangunan perumahan. Dalam konteks tersebut, Mendagri menilai kepemimpinan yang mampu membangun kolaborasi menjadi sangat krusial dalam mendorong percepatan penyelesaian masalah.

Halaman Selanjutnya

Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mempermudah proses pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Halaman Selanjutnya

Read Entire Article
Sindikasi | Jateng | Apps |