Jakarta, VIVA - Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, angkat bicara soal 8 tuntutan purnawirawan TNI. Salah satu poin yaitu meminta Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan Wakil Presiden RI 2024-2029.
Menhan Sjafrie menegaskan, pemerintah solid meski ada usulan tersebut. Ia mengaku pemerintah bekerja keras untuk kepentingan rakyat, mulai dari urusan pangan hingga persoalan lainnya.
"Nggak ada (terganggu). Soliditas pemerintahan itu sudah terlihat gimana rakyat bersatu. Rakyat yang penting itu adalah urusan pangan, papan, dan sandang," kata Menhan Sjafrie kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 30 April 2025.
Di sisi lain, Menhan Sjafrie menghormati usulan yang datang dari purnawirawan TNI itu. Ia mengaku akan mengkaji lebih dalam terkait usulan tersebut.
"Ya, kita mendengar semua masukan dari para senior-senior purnawirawan. Untuk kita kaji lebih mendalam mana yang produktif dan mana yang mungkin belum bisa kita adakan pembahasan lebih lanjut. Kita menghormati apa yang menjadi pemikirannya para sesepuh," jelas dia.
Sebagai informasi, sejumlah purnawirawan TNI mengeluarkan 8 pernyataan tentang kondisi bangsa Indonesia sekarang. Salah satunya meminta putra dari Presiden RI-7 Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka dilengserkan dari posisi Wapres RI.
Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Beberapa purnawirawan TNI tersebut antara lain Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
UU TNI Digugat ke MK, Menhan Sjafrie: TNI Tak Akan Berbuat Macam-macam
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, angkat bicara setelah Undang-undang atau UU TNI yang baru disahkan DPR RI usai revisi, digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
VIVA.co.id
30 April 2025