Mobil Berpelat Hijau Lalu Lalang di Batam, Apa Istimewanya?

• 

• Otomotif

• Mobil

Senin, 23 Juni 2025 - 13:13 WIB

Batam, VIVA – Pemandangan mobil dengan pelat nomor berwarna hijau tampak semakin umum di jalanan Batam. Tak sedikit pengendara yang penasaran dengan arti dan aturan di balik warna pelat yang tidak lazim tersebut.

Seperti dilansir VIVA dari laman Astraotoshop, Senin 23 Juni 2025, pelat hijau merupakan identitas khusus bagi kendaraan bermotor yang beroperasi di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone atau FTZ). Warna dasar hijau dengan tulisan hitam menandakan bahwa kendaraan tersebut mendapat fasilitas pembebasan bea masuk sebagai bagian dari kebijakan fiskal di wilayah FTZ.

Di Indonesia, pelat hijau hanya berlaku di empat daerah, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun di Provinsi Kepulauan Riau, serta Pelabuhan Sabang di Aceh. Kendaraan dengan pelat ini hanya boleh digunakan di dalam kawasan tersebut dan tidak boleh keluar dari wilayah FTZ, kecuali dengan izin khusus.

Kendaraan yang diizinkan menggunakan pelat hijau pun tidak sembarangan. Hanya kendaraan milik badan hukum, perwakilan negara asing, atau pihak tertentu yang memenuhi syarat yang boleh menggunakannya. Aturan ini diatur dalam Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Meski terlihat istimewa, kendaraan dengan pelat hijau tetap terikat pada regulasi lalu lintas. Penggunaan pelat palsu, modifikasi warna, tulisan, atau penambahan logo tidak resmi dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal dua bulan atau denda hingga Rp500 ribu, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009.

Fungsi utama pelat hijau adalah sebagai penanda bahwa kendaraan tersebut mendapatkan fasilitas bebas bea masuk karena digunakan dalam aktivitas perdagangan internasional. Kendaraan ini tetap memiliki spesifikasi teknis seperti kendaraan lainnya, dan tetap memerlukan perawatan rutin seperti ganti oli dan servis berkala.

Dengan banyaknya mobil pelat hijau yang beroperasi di Batam, penting bagi masyarakat untuk memahami status khusus kendaraan ini agar tidak salah kaprah dalam penggunaannya maupun penegakan aturan.