4 weeks ago
12
Jakarta, VIVA – Jelang sidang vonis kasus dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjeratnya, aktris sensasional Nikita Mirzani kembali mencuri perhatian publik. Perempuan kelahiran 17 Maret 1986 itu secara resmi mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui tim kuasa hukumnya dari Law Office A-A & Partners.
Dalam surat yang ditujukan langsung ke Istana Negara, Jakarta, Nikita menyampaikan permohonan pengaduan serta permintaan perlindungan hukum atas haknya sebagai warga negara. Ia berharap Presiden dapat memberikan perhatian terhadap proses hukum yang tengah dihadapinya agar berjalan adil, transparan, dan sesuai asas due process of law. Scroll lebih lanjut yuk!
Melalui surat tersebut, Nikita Mirzani menegaskan permintaannya agar Presiden Prabowo memberikan arahan kepada jajaran terkait, khususnya kepada aparat penegak hukum. Salah satu poin yang paling disorot dalam surat itu adalah permintaan evaluasi terhadap kinerja jaksa yang menangani perkaranya melawan Reza Gladys.
“Memerintahkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi kepada seluruh jajaran Jaksa-jaksa yang ada di dalam lingkup Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mencegah terjadinya over-criminalization terhadap masyarakat Indonesia,” bunyi salah satu permohonan Nikita Mirzani, mengutip unggahan di Instagramnya, Selasa 28 Oktober 2025.
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa langkah tersebut tidak bermaksud mengintervensi independensi lembaga peradilan.
“Menegaskan bahwa permohonan ini bukan intervensi terhadap independensi peradilan, melainkan bentuk perlindungan negara atas hak konstitusional warga negara,” lanjut isi surat tersebut.
Langkah ini disebut diambil karena pihak Nikita menilai tuntutan 11 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dianggap tidak proporsional. Mereka bahkan membandingkan beratnya tuntutan itu dengan sejumlah kasus korupsi besar yang kerugian negaranya mencapai triliunan rupiah.
"Maka terlihat jauh sekali perbedaannya, dan perbandingannya beribu-ribu kali lipat. Sehingga menjadi pertanyaan serius, separah apa sih kasus ini di mata Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara klien kami Nikita Mirzani? Kenapa Jaksa Penuntut Umum bisa mengesampingkan kerugian negara yang mencapai ratusan milyar?” tegas surat itu.
Dengan langkah berani ini, Nikita Mirzani berharap agar Presiden Prabowo memastikan penegakan hukum di Indonesia berjalan adil, proporsional, dan manusiawi bagi seluruh warga negara.
Halaman Selanjutnya
Diketahui, sidang putusan kasus Nikita Mirzani melawan Reza Gladys dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 28 Oktober 2025. Publik kini menanti bagaimana hasil sidang tersebut akan menentukan nasib sang artis yang kerap menuai kontroversi itu.
