OPM Ancam Bakar Sekolah Penerima MBG, Dasco: Tak Bisa Ditolerir, Itu Pembangkangan!

• 

• Berita

• Politik

Jumat, 7 Februari 2025 - 16:23 WIB

Jakarta, VIVA - Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kabar adanya pihak tertentu yang mengancam sekolah-sekolah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Dia geram mendengar dengan kabar kelakuan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) .

"Yang pertama, niat baik dari Presiden Prabowo itu adalah untuk memberikan makan gratis bagi anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk di Papua. Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025. 

Dasco bilang, ancaman-ancaman ke pihak sekolah di Papua ini merupakan bentuk pembangkangan terhadap pemerintahan Indonesia. Dia lantas mengultimatum pihak-pihak tersebut. 

"Itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia dan jangan coba-coba mengancam. Kami jangan coba-coba diteror," lanjut Dasco. 

"Dan, kami akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan," ujar Dasco.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM Kodap VIII Intan Jaya mengancam akan membakar semua sekolah yang menjalankan program MBG yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. 

Panglima TPNPB OPM Kodap VIII Brigjen Undius Kogoya menyebut program MBG jadi langkah pemerintah Indonesia untuk meracuni generasi muda Papua.

"Makan itu mengandung bahan berbahaya yang bisa meracuni generasi Papua jangka panjang," kata Undius. 

Undius juga mengancam kepada seluruh pihak sekolah yang ada di wilayah Intan Jaya, Papua Tengah untuk tak menerima program MBG oleh pemerintah Indonesia. 

"Kami tidak segan membakar sekolah dan membunuh para pengkhianat di Intan Jaya," ancam Undius.

Adapun, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan program MBG di Papua bakal melibatkan TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini menindaklanjuti situasi yang disebut belum kondusif di sana.

"Ya, karena kan situasinya belum bagus, belum kondusif. Jadi, kita perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," kata Sjafrie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Selasa, 4 Februari 2025.