3 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto menyepakati anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak dipangkas. Anggaran pembangunan IKN ditambah Rp 8,1 triliun. Sehingga, total anggaran pembangunan IKN menjadi Rp 14,4 triliun.
Ia menyebut anggaran awal Rp 6,3 triliun untuk memulai pembangunan yudikatif dan legislatif. Namun, kini anggaran tersebut ditambah Rp 8,1 triliun dan telah direstui Presiden Prabowo. Basuki juga akan menyurati Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani terkait anggaran pembangunan IKN tersebut.
"Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp 6,3 triliun plus Rp 8,1 triliun," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa, 4 Februari 2025.
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN)
Photo :
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Kebijakan penghematan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, turut berdampak kepada anggaran OIKN tahun ini. Rencana pemangkasan itu semula mencapai Rp4,8 triliun. Namun, Basuki memastikan alokasi anggaran OIKN tahun ini batal dipangkas setelah ada rapat.
Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini sebesar Rp14,4 triliun. Dana itu merupakan bagian dari Rp48,8 triliun yang dialokasikan oleh Presiden untuk IKN pada periode 2025–2029.
Presiden Prabowo juga menyetujui rancangan bangunan kawasan legislatif di IKN, yang ditawarkan oleh Kepala OIKN beserta tim.
“Desain pembangunan legislatif yang terutama untuk sidang paripurnanya, dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan, dan kami akan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko (AHY),” tuturnya.
Anggaran Perjalanan Dinas Pemerintah Dipangkas, Ahmad Muzani Sebut MPR Kena Juga
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengaku lembaga yang dipimpinnya terkena efisiensi anggaran sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
VIVA.co.id
3 Februari 2025
