3 hours ago
2
Bandung, VIVA - Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menyoroti Dana Hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat pada 2021.
Dalam unggahan akun Instagram @dedimulyadi71, Senin, 3 Februari 2025, dihadapan pejabat Pemprov Jabar, Dedi Mulyadi mengaku heran dengan Dina Hibah 2021.
Hal itu lantaran Pemprov Jabar menghibahkan banyak anggaran, namun di sisi lain Pemprov Jabar juga melakukan utang.
"2021 hibahnya Rp11 T itu di luar SD dan SMP. Murni hibah Pemprov yang bukan kewajiban. Pada tahun 2020 dan di 2021 kita pinjam duit PEN akibat Covid," ungkap Dedi Mulyadi, dilansir Instagram @dedimulyadi71, Senin, 3 Februari 2025.
KDM sapaan akrabnya, menyebut dana pinjaman PEN seharusnya dilakukan untuk memulihkan ekonomi di Jawa Barat. "Jadi ekonomi nasional harus dipulihkan. Jadi pemerintah ngasih pinjaman kepada Pemprov Jabar untuk memulihkan ekonomi agar ekonomi berputar kembali," ungkap KDM.
Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi
Photo :
- VIVA.co.id/Rinna Purnama (Depok)
Menjawab pertanyaan KDM, Pejabat Pemprov Jabar tersebut menjelaskan dana pinjaman tersebut dialokasikan untuk membiayai beberapa kegiatan serta pembangunan infrastruktur.
"Jadi memang tahun 2020 adalah masa Covid, yang kemudian akhirnya APBD kita juga dilakukan beberapa refocusing, penerimaan juga menurun, sehingga dilakukan pemulihan ekonomi nasional di Jawa Barat," ungkap pejabat tersebut.
"Dari tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp3,4 Triliun. Dari Rp3,4 Triliun ini dialokasikan untuk beberapa kegiatan," lanjutnya.
Mengetahui hal itu, kemudian KDM menegaskan bahwa dana hibah itu tidak wajib, terlebih ketika keuangan Pemprov Jabar sedang mengalami defisit.
"Kemudian yang memberikan hibah itu berarti dalam posisi kecukupan. Cukup uangnya kebanyakan kemudian dihibahkan. Artinya uangnya cukup kebanyakan," tegas KDM.
Kedepan KDM berharap Pemprov Jabar bisa lebih bijak dalam mengelola dana hibah, terlebih ketika mengalami defisit anggaran.
"Jadi kita pinjam untuk membangun memulihkan ekonomi, tapi uang kita dihibahkan tapi kita pinjam 3,4 T dan itu harus menjadi cicilan hutang kita, tapi uang kita dihibahkan 11 T," kata KDM.
Berikut daftar penggunaan alokasi pinjaman dana PEN Pemprov Jabar:
1. Infrastruktur jalan/bangun jalan ada 68 kegiatan Rp950 Miliar
2. Infrastruktur Pengairan/irigasi Rp28 Miliar
3. Penataan Air Limbah Rp10 Miliar
4. Infrastruktur Perumahan Rakyat/Bangun Rumah Rutilahu Rp877 Miliar
5. Infrastruktur ruang terbuka publik, pembangunan alun-alun di beberapa kota/kabupaten sekitar 12 titik Rp165 Miliar
6. Infrastruktur Perkotaan Bangunan publik, seperti creative center dan sebagainya ada 3 kegiatan Rp21 Miliar
7. Infrastruktur perkotaan sarana peribadatan, untuk bangun Masjid Al Jabbar Rp207 Miliar
8. Infrastruktur sosial pariwisata, ada 15 kegiatan, terkait destinasi wisata Rp173 Miliar
9. Infrastruktur revitalisasi pasar, ada 12 kegiatan, Rp137 miliar
10. Infrastruktur pembangunan pasar kreatif, Rp11,3 Miliar
11. Sosial kesehatan di Rp816 miliar
Total 3,4 Triliun, terjadi di tahun 2020 hingga 2021.
Halaman Selanjutnya
"Jadi memang tahun 2020 adalah masa Covid, yang kemudian akhirnya APBD kita juga dilakukan beberapa refocusing, penerimaan juga menurun, sehingga dilakukan pemulihan ekonomi nasional di Jawa Barat," ungkap pejabat tersebut.
