3 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 3 Februari 2025. Dalam kunjungannya tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengajak Pimpinan KPK agar berkantor di BPOM untuk mencegah adanya praktik korupsi.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika turut merespon kedatangan BPOM pada Senin, 3 Februari 2025. Dia menyebut, Taruna turut menyampaikan lima poin kepada Pimpinan KPK demi melakukan sinkronisasi strategi nasional.
Pertama, BPOM ingin menambah jumlah Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) di lingkungan BPOM sebagai komitmen integritas.
"Review memorandum of understanding (MoU) antara KPK dan BPOM; memberikan informasi mengenai potensi korupsi yang ada di BPOM; serta meminta adanya Pegawai KPK yang dapat berkantor di BPOM," ujar Tessa Mahardhika kepada wartawan Selasa, 4 Februari 2025.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di KPK
Photo :
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Kemudian, kata Tessa, KPK juga menyampaikan bahwa BPOM memiliki peran strategis dalam melindungi kesehatan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi dan industri di Indonesia.
Menurutnya, BPOM bertugas memastikan keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi. Namun, potensi penyimpangan dalam pengawasan tetap menjadi tantangan yang harus ditindak tegas.
"BPOM sudah berkontribusi sebesar Rp176,3 triliun dari industri farmasi serta Rp5,420 triliun dari industri makanan. Sehingga, total keseluruhan industri di bawah pengawasan BPOM untuk perekonomian nasional mencapai Rp5,590 triliun," kata Tessa.
Saat BPOM datangi KPK, mereka ditemani sekaligus melakukan audiensi bersama Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Sekjen KPK Cahya H. Harefa, Deputi Penindakan Rudi Setiawan, Deputi Korsup Didik Agung Wijanarko, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, Deputi INDA Eko Marjono.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar bersama jajaran BPOM turut mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin 3 Februari 2025. Ternyata ini yang dibahas bersama pimpinan hingga internal KPK.
"Ingin bertekad menjadi lembaga yang bersih, lembaga yang bebas korupsi. Nah, caranya bagaimana? Kami mengundang Ketua KPK dan seluruh pimpinan, untuk berkantor di Badan Pengawas Obat dan Makanan," ujar Taruna Ikrar di Gedung KPK pada Senin, 3 Februari 2025.
Ajakan dari BPOM itu karena ingin menjadikan lembaganya bebas dari praktik korupsi. Taruna mengatakan perihal itu telah disepakati, namun untuk teknis nantinya belum ditentukan.
"Ya, kita sudah sepakatin sebetulnya. Sepakatinnya bagaimana, apakah langsung harus berkantor dia di sana, apakah per bulan atau per tiga bulan, itu yang belum kita realkan. Tapi beliaunya (Pimpinan KPK) sudah sepakat akan memberikan pendampingan dan pengawalan terhadap berbagai macam hal yang faktor-faktor," lanjutnya.
Halaman Selanjutnya
"BPOM sudah berkontribusi sebesar Rp176,3 triliun dari industri farmasi serta Rp5,420 triliun dari industri makanan. Sehingga, total keseluruhan industri di bawah pengawasan BPOM untuk perekonomian nasional mencapai Rp5,590 triliun," kata Tessa.
