Pemerintah Bagi Tugas Menteri Tangani Karhutla di Sumatra-Kalimantan, Belum Ada Pembentukan Satgas Baru

• 

• Berita

• Nasional

Minggu, 23 Agustus 2026 - 19:00 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah pusat membagi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan kepada pejabat setingkat menteri. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan di wilayah yang menjadi titik rawan kebakaran.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah pejabat setingkat menteri, termasuk beberapa menteri koordinator dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, telah ditunjuk untuk memberikan perhatian terhadap wilayah tertentu.

"Pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah. Jadi, ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya," kata Prasetyo di Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2026.

Menurut Prasetyo, pembagian wilayah tersebut bukan berarti setiap pejabat hanya bertanggung jawab terhadap satu daerah. Skema itu dibuat agar penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

Pemerintah saat ini memprioritaskan enam provinsi yang dinilai rawan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Meski penanganan melibatkan banyak kementerian dan lembaga, pemerintah belum melihat kebutuhan untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus karhutla.

Prasetyo menilai koordinasi lintas sektor yang sudah berjalan saat ini cukup kuat. Berbagai kebutuhan di lapangan, mulai dari peralatan pemadaman hingga personel tambahan, juga terus dipenuhi.

"Saya kira belum. Karena kemarin hasil dari lapangan, penanganan yang itu juga koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat. Kemudian kalaupun ada keperluan penambahan beberapa peralatan termasuk heli untuk water bombing sampai APD dan penambahan pasukan, semua sudah dikerjakan," ujar dia.

Pemerintah sebelumnya telah mengerahkan 12.880 personel untuk memperkuat penanganan karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatra.

Personel tersebut terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari pemadaman kebakaran, operasi modifikasi cuaca (OMC), hingga pemantauan kualitas udara.

Penguatan penanganan juga dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait karhutla di Kalimantan pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas kebutuhan tambahan peralatan dan fasilitas untuk mempercepat pemadaman di lapangan.

Sejumlah dukungan yang disiapkan antara lain empat helikopter water bombing, 100 unit pompa air, 2.000 unit alat pelindung diri (APD), cangkul gepyok, sumur bor, hingga selang air.