Perjanjian Dagang RI-Tunisia Rampung, Mendag Budi Dorong UMKM Manfaatkan Peluang dan Fasilitas Ekspor

• 

• Bisnis

Selasa, 25 November 2025 - 12:46 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Perdagangan, Budi Santoso memastikan, Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia-Tunisia (IT-PTA) sudah rampung, dan diharapkan bisa ditandatangani kedua belah pihak pada Januari 2026 mendatang.

Hal itu disampaikannya dalam pidato pembukaan di acara Strategic Forum "Perluasan Pasar Ekspor ke Peru dan Tunisia: Potensi, Peluang, dan Tantangan IP-CEPA dan IT-PTA".

"Perjanjian dagang dengan Tunisia sudah selesai. Rencananya Januari (2026) kita akan tanda tangani. Sebenarnya ini hanya masalah waktu saja," kata Budi di PPEJP Kementerian Perdagangan, kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Selasa, 25 November 2025.

Budi memaparkan, cakupan perjanjian IT-PTA tersebut antara lain meliputi soal pembukaan akses pasar barang termasuk penurunan dan penghapusan tarif, serta pengaturan aspek non-tarif.

Antara lain misalnya seperti sejumlah standardisasi, anti-dumping, imbal dagang, serta prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan.

Melalui IT-PTA ini, Mendag Budi menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang diversifikasi dan perluasan pasar ekspor ke kawasan Afrika Utara dan Mediterania.

Dia melaporkan, sejak tahun lalu saja total nilai perdagangan Indonesia-Tunisia telah mencapai senilai US$169,3 juta. Dimana total investasi tercatat sebesar US$1,1 miliar, dan ekspor Indonesia ke Tunisia naik 0,9 persen dibandingkan tahun 2023 sebelumnya.

Budi juga berharap, IT-PTA ini juga akan mendongkrak daya saing produk Indonesia di pasar Tunisia, dan peluang ekspor bagi para pelaku UMKM melalui tarif preferensial. Hal itu seiring upaya untuk memperkuat kerja sama bilateral, yang akan menjadi landasan kerja sama perdagangan yang lebih luas bagi kedua negara.

Dengan adanya perjanjian IT-PTA tersebut, Budi pun mendorong agar para pelaku usaha bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya, supaya kinerja positif dari ekspor Indonesia ke depannya juga bisa tetap terjaga.

"Nah, kita ingin semua perjanjian, baik dengan Peru, Tunisia, atau dengan (negara) mana pun, itu harus segera dimanfaatkan dengan baik," ujarnya.