1 day ago
4
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Mohammad Toha mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto, membersihkan kabinet dari pejabat yang tidak kompeten dan melanggar undang-undang.
Toha menilai, sikap tegas Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional dan melanggar aturan, adalah langkah tepat demi menjaga marwah pemerintahan dan memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Pejabat negara harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kalau tidak bisa bekerja atau malah melanggar undang-undang, lebih baik mereka mundur sebelum diberhentikan. Jangan sampai jadi beban bagi pemerintahan dan rakyat," kata Toha dalam keterangannya, Senin, 2 Juni 2025.
Toha melanjutkan, pejabat negara harus bekerja dengan baik, profesional, serta taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Kepatuhan terhadap konstitusi adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar.
"Pejabat negara wajib bekerja dengan baik, menjaga integritas, profesional dalam bertugas, dan harus taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Tidak boleh ada pejabat yang justru mengkhianati nilai-nilai dasar negara dan aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak bisa, lebih baik mundur sebelum diberhentikan," tuturnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan sebagai mitra pemerintah, DPR akan terus mendukung upaya Presiden dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
"Fraksi PKB mendukung penuh kebijakan Presiden untuk merombak jajaran pejabat yang tidak sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo. Kita harus fokus membangun bangsa, bukan sibuk dengan kepentingan pribadi atau kelompok," pungkas Toha.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan peringatan keras kepada para pejabat negara dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juni 2025.
Dalam pidato bernada tegas, Prabowo menekankan bahwa kesetiaan kepada negara adalah harga mati. Mereka yang tidak setia, kata Prabowo, akan disingkirkan tanpa pandang bulu.
"Saya sekali lagi mengimbau, mengajak mereka-mereka: jangan menganggap negara ini tidak ada, jangan menganggap NKRI bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi, jangan menganggap NKRI bisa ditipu," ujar Presiden Prabowo.
Dalam momentum bersejarah ini, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan toleransi terhadap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Ia menyoroti masih banyaknya praktik korupsi yang justru bersumber dari dalam tubuh pemerintahan sendiri.
"Saya sebagai Presiden RI melihat masih terlalu banyak penyelewengan masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi, yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan," katanya.
Prabowo pada Hari Pancasila 2025 kembali menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam. Presiden menegaskan bahwa pejabat yang tidak mampu bekerja demi rakyat harus segera mundur. Jika tidak, mereka akan disingkirkan.
"Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu. Tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana." sambungnya
Prabowo juga menegaskan bahwa siapa pun yang melanggar konstitusi akan ditindak secara hukum. "Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak."
Halaman Selanjutnya
"Saya sekali lagi mengimbau, mengajak mereka-mereka: jangan menganggap negara ini tidak ada, jangan menganggap NKRI bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi, jangan menganggap NKRI bisa ditipu," ujar Presiden Prabowo.
