Poin-poin Penting Pidato Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR, dari 121 Kebijakan Transformatif hingga Program MBG

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 14 Agustus 2026 - 14:23 WIB

VIVA – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyampaikan sejumlah agenda penting dalam pidatonya di hadapan MPR, DPR, dan DPD. Pidato tersebut menyoroti arah pemerintahan, kinerja lembaga negara, kesejahteraan hakim, pendidikan, hingga keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejumlah poin yang disampaikan juga memperlihatkan fokus pemerintah pada reformasi, pembangunan sumber daya manusia, serta program yang ditujukan langsung kepada masyarakat.

Berikut VIVA telah merangkum Jum'at, 14 Agustus 2026, beberapa rangkuman poin penting yang menjadi perhatian dalam pidato tersebut.

1. 121 Kebijakan Transformatif Jadi Bagian Agenda Pemerintah

Salah satu hal yang disampaikan Prabowo adalah pelaksanaan 121 kebijakan transformatif oleh pemerintah.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan perubahan struktural sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas.

Prabowo menggambarkan proses menjalankan pemerintahan sebagai pekerjaan yang tidak ringan. Ia bahkan menyinggung kondisi para pembantunya yang harus bekerja keras untuk menjalankan berbagai agenda pemerintah.

Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya beban kerja pemerintah dalam menjalankan berbagai program sekaligus melakukan pembenahan di sejumlah sektor.

2. Empat Pedoman dalam Memimpin Indonesia

Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan sejumlah prinsip yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan.

Intinya, kebijakan negara harus tetap berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945, kepentingan rakyat, serta kepentingan generasi yang akan datang.

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menempatkan pembangunan tidak hanya berdasarkan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan Indonesia.

Arah tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional 2025–2029 yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia, reformasi hukum dan birokrasi, serta pemerataan ekonomi sebagai bagian dari prioritas pemerintah. 

3. Gaji Hakim Naik hingga 280 Persen

Sektor hukum juga menjadi salah satu perhatian Prabowo.

Presiden sebelumnya telah mengumumkan kenaikan kesejahteraan hakim dengan besaran yang berbeda berdasarkan jenjang. Kenaikan tertinggi mencapai 280 persen, terutama untuk hakim pada jenjang paling junior.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kehormatan dan independensi hakim. Pemerintah juga berencana memprioritaskan pembangunan rumah bagi hakim dan sejumlah petugas pengadilan. 

Prabowo juga menyampaikan bahwa Ketua Mahkamah Agung Indonesia telah menerima informasi bahwa penghasilan Ketua MA Indonesia kini berada di atas Ketua MA Singapura, sementara rata-rata penghasilan hakim junior Indonesia disebut telah melampaui hakim junior Malaysia.