Polri Dinilai Mampu Amankan Aksi di Indonesia, Termasuk Isu Black September

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 10 September 2026 - 17:29 WIB

Jakarta, VIVA – Analis politik, hukum, dan isu intelijen Boni Hargens yakin bahwa Polri dapat menghadapi aksi berskala besar yang dikaitkan dengan 'Black September'. 

Ia menegaskan institusi Polri akan menjalankan tugas konstitusionalnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan tetap menghormati hak-hak sipil yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Keseimbangan antara dua mandate konstitusional ini bukan sekadar perkara teknis operasional di lapangan, melainkan perihal legitimasi institusional Polri di mata publik hari ini dan di masa mendatang," kata Boni dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 10 September 2026.

Boni meyakini bahwa paradigma PRESISI yang menjadi fondasi kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kerangka konseptual yang relevan. 

“Pendekatan ini mendorong Polri untuk bersikap proaktif, bukan reaktif, dalam mengelola potensi konflik sosial. Dengan kata lain, deteksi dini, komunikasi terbuka, dan deeskalasi adalah prioritas utama sebelum langkah penegakan hukum diterapkan”, kata Boni.

Ia menegaskan bahwa Polri memiliki rekam jejak yang kuat dalam menangani aksi-aksi besar. Kunci keberhasilan, lanjut Boni, terletak pada konsistensi pendekatan, yaitu setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (pro justitia), proporsional terhadap ancaman yang nyata, dan selalu berpijak pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.  

Salah satu elemen paling krusial dalam penanganan isu 'Black September' adalah kualitas koordinasi antara tiga pilar keamanan nasional yaitu Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus institusi penegak hukum dengan kewenangan pro justitia, Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai penghasil informasi strategis, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan strategis pendukung. 

"Koordinasi Polri, TNI, dan BIN adalah keniscayaan. Kolaborasi lintas-sektoral memungkinkan setiap institusi dapat memainkan peran optimal dalam melakukan cegah dini, langkah mitigasi, termasuk penindakan dan langkah post-factum seperti upaya peredaan ketegangan, dan rekonsiliasi antara massa aksi dan negara," tegas Boni.

Sebagai informasi, Polri mulai mewaspadai potensi aksi unjuk rasa yang disebut berkaitan dengan isu Black September. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo meminta jajarannya meningkatkan kesiapan, khususnya menghadapi prediksi aksi yang akan terpusat pada 24 September 2026.