Prabowo Beberkan DSI Temukan Potensi Pendapatan Tambahan US$5 Miliar dari Transaksi Ekspor Komoditas

• 

• Bisnis

Jumat, 14 Agustus 2026 - 15:21 WIB

Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) menemukan potensi tambahan pendapatan negara hingga US$5 miliar dari hasil pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas ekspor sejumlah komoditas strategis ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Prabowo di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat, 14 agustus 2026. Presiden menyampaikan dalam waktu 2 bulan 13 hari sejak terbentuk pada bulan Mei 2026, PT DSI telah memantau lebih dari 6.000 transaksi ekspor tiga komoditas strategis, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

"DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar AS hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh PT DSI, berapa peningkatan, hasil yang akan masuk ke negara," kata Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI.

Karena itu, Presiden melanjutkan PT DSI akan memperluas cakupan pengawasannya hingga ke 50 pelabuhan di 25 provinsi. Kemudian, PT DSI juga akan memperluas cakupan pengawasannya tidak terbatas hanya pada tiga komoditas strategis, tetapi juga komoditas unggulan lainnya.

"PT DSI akan mengelola semua komoditas strategis kita, tidak hanya tiga. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi, kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Barang kita, milik kita, orang lain yang tentukan harganya," kata Presiden.

Menurut Presiden, praktik-praktik kecurangan yang sebelumnya banyak terjadi dalam transaksi ekspor komoditas-komoditas strategis itu telah melanggar prinsip-prinsip ekonomi, dan melanggar prinsip-prinsip pasar.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden mencontohkan praktik kecurangan under-invoicing yang terjadi pada ekspor kelapa sawit.

"Sebelumnya, minyak sawit mentah, sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektare pun tidak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita hilang hampir 50 persen nilai komoditas kita," katanya. (Ant)