3 hours ago
1
Jakarta, VIVA - Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menerapkan efisiensi anggaran terhadap kementerian dan lembaga jadi sorotan karena ada pro kontra. Namun, langkah politik Prabowo itu dinilai jadi momentum tersendiri.
Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan
menganalisa momentum yang dimaksud untuk membersihkan perilaku oknum ‘raja kecil’ di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi Prabowo sebelumnya mengungkap ada pihak-pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran seperti 'raja kecil'.
Iwan menekankan efisiensi anggaran sebagai langkah positif di tengah keterbatasan APBN.
“Saya melihatnya adalah sesuatu yang positif di tengah anggaran negara yang lagi defisit dan terbatas. Sementara, Prabowo sebagai Presiden terpilih memiliki program prioritas yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban janji politik pada saat kampanye kemarin," kata Iwan, Rabu, 12 Februari 2025.
Dia menuturkan kebijakan efiensi anggaran juga bisa mengurangi beban utang negara. Selain itu, bisa menghilangkan kebiasaan pemborosan anggaran hanya untuk kegiatan yang kurang penting dan sifatnya seremoni.
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Iwan menyoroti omongan Prabowo yang menyindir ada pihak-pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran adalah ‘raja kecil’. Dia mengartikan maksud sindiran Prabowo soal raja kecil kemungkinan oknum ASN bahkan pejabat yang selama ini kerap menyelewengkan anggaran untuk kegiatan tak jelas.
“Kalau kita memperhatikan penjelasan Presiden, yang dimaksud sebagai raja kecil itu adalah pihak atau oknum birokrat bahkan penjabat yang selama ini sudah nyaman dan punya mainan/proyek tertentu dari yang diefisiensi itu," jelas Iwan.
Lebih lanjut, ia bilang ASN birokrat itu mungkin tak bisa mengadakan proyek pengadaan yang sifatnya tak penting.
"Cuma karena harus diserap anggarannya jadi bisa dimanfaatkan untuk pemasukan tambahan,” jelas Iwan.
Pun, dia menangkap kebijakan Prabowo juga seperti tak melakukan perjalanan dinas luar negeri dan studi banding yang tak perlu rutin.
“Yang harusnya tidak perlu yang dijadikan agenda rutin, juga akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Itu yang dimaksud Presiden,” tutur Iwan.
Menurutnya, efisiensi anggaran juga jadi momentum yang tepat untuk melakukan seleksi dan membersihkan oknum-oknum raja kecil itu.
Selain itu, ia mendukung efisiensi anggaran menyasar kepada biaya belanja seremonial. Lalu, perjalanan dinas dalam atau luar negeri, biaya studi kajian atau FGD, studi banding, publikasi, dan seminar.
Namun, ia mengingatkan pula perlu ada penekanan agar kebijakan efisiensi tak berdampak negatif pada sektor tertentu, seperti perhotelan, dan ekonomi daerah.
“Kemudian, memastikan penghematan tidak berdampak negatif pada masyarakat yang selama ini mendapat manfaat dari penyelenggaraan acara, seminar, dan rapat pemerintah," ujar Iwan.
Bagi dia, langkah Prabowo terbilang berani karena mengambil kebijakan efisiensi anggaran.
“Efisiensi anggaran merupakan bentuk political will yang cukup berani dari seorang kepala negara. Efisiensi anggaran ini juga dapat dengan efektif membantu menekan inflasi," sebutnya.
"Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang memiliki dampak inflasi rendah, seperti pendidikan dan kesehatan,” ujar Iwan.
Halaman Selanjutnya
“Kalau kita memperhatikan penjelasan Presiden, yang dimaksud sebagai raja kecil itu adalah pihak atau oknum birokrat bahkan penjabat yang selama ini sudah nyaman dan punya mainan/proyek tertentu dari yang diefisiensi itu," jelas Iwan.
