Prabowo Subianto Buka Fakta Mengejutkan Tol Langit RI

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 14 Agustus 2026 - 20:34 WIB

VIVA – Presiden Prabowo Subianto menempatkan konektivitas digital sebagai infrastruktur penting untuk memperluas pemerataan pembangunan.

Menurutnya, akses internet atau tol langit tidak hanya diarahkan untuk mendukung komunikasi, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan pasar bagi pelaku usaha.

Hal itu disampaikannya dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. “Jaringan digital adalah infrastruktur pemerataan,” tegas Presiden.

Menurut Prabowo Subianto, jaringan 4G saat ini telah menjangkau 98,94 persen masyarakat Indonesia. Sementara jaringan serat optik telah mencapai seluruh 38 provinsi, 502 dari 514 kabupaten dan kota, 5.319 kecamatan, serta 43.233 desa dan kelurahan.

Bukan itu saja. Presiden mengaku juga memanfaatkan Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1 untuk memperluas akses internet, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan terestrial. Hingga awal Juli 2026, SATRIA-1 telah melayani 31.803 lokasi pelayanan publik.

Data Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menunjukkan, dari 31.803 lokasi tersebut, 21.718 atau 68,16 persen merupakan fasilitas pendidikan.

Selain itu, konektivitas SATRIA-1 telah digunakan di 6.353 kantor pemerintahan dan 1.880 fasilitas kesehatan, serta fasilitas pertahanan dan keamanan, pusat kegiatan masyarakat, tempat ibadah, pariwisata, pelayanan usaha, dan transportasi publik.

SATRIA-1 menjadi bagian dari strategi pemerintah memperluas pemerataan pembangunan melalui ruang digital. Kehadiran satelit tersebut melengkapi jaringan serat optik dan BTS, khususnya untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Penguatan konektivitas tersebut berjalan beriringan dengan transformasi pelayanan pemerintahan. Presiden Prabowo mengatakan hingga saat ini 313 kabupaten dan kota telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP), yang mengintegrasikan hingga 150 jenis layanan dalam satu tempat.

Layanan tersebut mencakup dokumen kependudukan, perizinan usaha, pertanahan, pajak, jaminan sosial, imigrasi, hingga kepolisian. “Negara tidak boleh membuat rakyat harus berkeliling dari satu kantor ke kantor lain,” ungkap Presiden.

Menurut Prabowo Subianto, pelayanan satu atap dapat menghemat waktu dan biaya masyarakat sekaligus mempersempit ruang percaloan. Namun, transformasi tersebut tidak berhenti pada integrasi layanan secara fisik.  “Ke depan, seluruh layanan Pemerintah juga harus tersedia secara digital,” paparnya.