RAPBN 2027, Anggaran Ketahanan Pangan Rp 195 T-Perlinsos Rp549 T

• 

• Bisnis

Jumat, 14 Agustus 2026 - 22:35 WIB

Jakarta VIVA – Pemerintah menetapkan belanja ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun dan perlindungan sosial sebesar Rp549,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, anggaran ketahanan pangan dan perlindungan sosial di tahun depan naik dibandingkan tahun ini.

"Anggaran ketahanan pangan tetap tinggi di Rp195,3 triliun, tumbuh sekitar 2,3 persen dibanding anggaran yang sama di 2026 ini," ujar Purbaya dalam konferensi pers, Jumat 14 Agustus 2026.

Anggaran ketahanan pangan akan manfaatkan untuk pengembangan kawasan pada seluas 2,7 juta hektare, cetak sawah seluas 100 ribu hektare, optimalisasi lahan pertanian seluas 200 ribu hektar, bantuan alsintan prapanen dan revitalisasi lahan garam seluas 616 hektar.

Tak hanya itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk mengembangkan jaringan irigasi, pembangunan bendungan, penyaluran bantuan pangan hingga gerakan pangan murah kepada 38 kelompok masyarakat.

Pemerintah juga akan melanjutkan program perlindungan sosial dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp549,9 triliun di 2027. Angka ini naik 10 persen dari outlook 2026 yang sebesar Rp500 triliun.

Program ini akan menjangkau langsung masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, penanganan bencana, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga subsidi KUR dan KIP Kuliah.

"Anggaran perlindungan sosial merupakan salah satu instrumen yang penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan guna membantu menurunkan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim," jelas Purbaya.

Belanja negara tahun depan juga tetap difokuskan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dalam negeri. Pada RAPBN 2027, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp820,9 triliun, naik 13,9 persen dari 2026 yang sebesar Rp720,8 triliun.

"Sesuai dengan Undang-Undang 45, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional," kata Purbaya.

Anggaran pendidikan 2027 akan digunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, di antaranya melalui PIP kepada 22,1 juta siswa dan KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa.

"Kami juga akan membangun Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis, dan sebagainya," pungkasnya.