Puan Curhat DPR Dihantam Hoaks: Kutipan Palsu hingga Video Lama Tak Sesuai Konteks

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 14 Agustus 2026 - 18:36 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan perkembangan dunia digital menimbulkan masalah baru, salah satunya manipulasi konten hoaks. Bahkan, kata dia, DPR juga kerap menjadi sasaran target konten hoaks. 

Hal itu disampaikan Puan dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Puan awalnya mengatakan di tengah derasnya arus informasi, semua pihak harus menjaga ruang publik agar tidak ada pihak yang mau memecah belah.

"Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, Kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah," ucap Puan.

Dia menyebut konvergensi digital ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menerima informasi lebih luas dan mudah menyampaikan kritik.

Namun, kata dia, tak sedikit arus informasi yang makin besar itu dimanipulasi. 

"Derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah," ungkap dia.

Dia lantas mengungkap DPR RI kerap menjadi sasaran dari informasi yang keliru ataupun hoaks. Mulai dari kutipan palsu hingga munculnya video lama yang tidak sesuai konteks.

"Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang, serta penggunaan video lama atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks," katanya.

Puan kemudian meminta kondisi ini perlu disikapi secara kritis. Jangan sampai rakyat diposisiskan jadi dua pihak yang bertentangan. 

"DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan," pungkas Puan.