Puan Minta Pemerintah Gercep Tangani Karhutla Kalimantan: Kita Pernah Diprotes Negara Tetangga

• 

• Berita

• Nasional

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 09:25 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), terutama di wilayah Kalimantan yang semakin parah.

Puan menyoroti kabut asap pekat imbas karhutla yang menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia diliburkan. Singapura juga telah meminta warganya mewaspadai dampak Karhutla Indonesia.

Dia meminta pemerintah merespons asap Karhutla yang kian meluas. Puan tidak ingin, Indonesia mendapat protes kembali dari negara tetangga imbas karhutla tersebut.

“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” kata Puan dalam keterangannya, dikutip Sabtu, 22 Agustus 2026.

Ia juga mengingatkan Pemerintah untuk memastikan pelindungan terhadap masyarakat atas dampak Karhutla.

“Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” tutur dia.

Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan tertinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan 767 titik. 

Kemudian disusul Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara 3 titik.

Karhutla di Kalimatan yang semakin parah pun menimbulkan dampak buruk yang luas, meliputi penurunan kualitas udara hingga kategori berbahaya, lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terganggunya aktivitas warga dan sekolah, kerusakan habitat satwa, serta kabut asap lintas batas yang memengaruhi negara tetangga.

Bahkan kabut pekat akibat Karhutla menyebabkan jarak pandang hanya tersisa antara 10 meter di beberapa titik terdampak parah, seperti di Banjarbaru dan Kalimantan Selatan. 

Terkait hal ini, Puan meminta Pemerintah segera menetapkan zona operasi prioritas Karhutla berdasarkan kombinasi hotspot berulang, kondisi gambut, kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, dan kapasitas pemadaman daerah. 

“Kabupaten dengan risiko tertinggi harus mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara untuk pemadaman,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.