Purbaya Sisir Proyek Kementerian Belum Dibayar Senilai Hampir Rp 400 Miliar

• 

• Bisnis

Kamis, 23 Oktober 2025 - 18:44 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bakal menelusuri tunggakan pembayaran pemerintah kepada para pelaku usaha meeting, incentive, convention, exhibition (MICE), event, dan multievent, yang belum diselesaikan lebih dari empat tahun dengan total nilai mencapai hampir Rp 400 miliar.

Dia menegaskan akan memeriksa kembali posisi penanganan masalah tersebut, guna memastikan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.

"Nanti segera saya cek, karena 2021 kan saya belum tahu (belum jadi Menteri Keuangan). Soal ini belum sampai ke saya juga," kata Purbaya, Kamis, 23 Oktober 2025.

"Tapi memang saya pernah dengar ada vendor atau kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah atau kementerian, yang sampai saat ini belum dibayar, padahal pelaksanaannya sudah berjalan," ujarnya.

Karenanya, Purbaya pun berjanji akan melihat datanya terlebih dahulu, kemudian akan berupaya untuk menyelesaikannya.

"Saya akan lihat sudah sampai mana penanganannya dan akan saya pelajari untuk diselesaikan," ujarnya.

Diketahui, sebelumnya para pelaku usaha di Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), mengeluhkan pembayaran pagelaran (event) pemerintah yang belum dibayarkan. Padahal, kegiatan sudah selesai seperti misalnya pada PON XX Papua tahun 2021 yang sudah empat tahun berlalu.

Ketua Umum DPP INCCA, Iqbal Alan Abdullah mengatakan, ada Rp 340 miliar utang PON Papua belum dibayarkan ke para pelaku usaha, yang umumnya usaha kecil dan menengah mulai dari usaha katering, kontraktor pameran, transportasi, penyelenggaraan pembukaan dan penutupan, dan lain sebagainya.

Hal itu belum termasuk utang Perpanas XVII Tahun 2021 yang juga digelar di Papua sebesar Rp 58 miliar, sehingga totalnya mencapai hampir Rp400 miliar. Menurut Iqbal, keterlambatan pembayaran itu berdampak serius terhadap keberlangsungan usaha anggota mereka, yang mayoritas mengandalkan arus kas jangka pendek untuk operasional.

Karenanya, Dia pun berharap Kementerian Keuangan saat ini, di bawah kepemimpinan Purbaya, bisa segera menindaklanjuti untuk melunasi kewajiban kepada para vendor tersebut.

"Ini supaya anggota kami ini bisa bergerak kembali, dan roda bisnis secara nasional juga bisa berputar demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja," ujarnya.