Rapat Paripurna, DPRD Jakarta Sampaikan Hasil Reses Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah

• 

• Berita

• Metro

Rabu, 12 Maret 2025 - 21:35 WIB

Jakarta, VIVA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta menggelar rapat paripurna tentang hasil reses kedua masa persidangan dua tahun 2024-2025 untuk menyampaikan hasil reses di lima bidang kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung, Rabu, 12 Maret 2025 siang.

Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta Brando Susanto menyampaikan hasil reses 106 anggota dewan. Pada Pasal 148 Peraturan DPRD Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib menjelaskan bahwa salah satu kewajiban anggota dewan yakni menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja.

Brando mengatakan, hasil reses disampaikan kepada eksekutif tersebut merupakan reses yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025 sampai 5 Maret 2025 dengan berbagai isu yang diangkat dalam laporan ini mencakup aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta bidang lain yang menjadi perhatian utama warga.

“Semua masukan ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan program kerja yang lebih responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Brando dalam rapat paripurna.

Brando membacakan hasil reses di Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah, yaitu Dewan mendorong adanya program perencanaan pemberdayaan ekonomi, bimbingan dan pelatihan wirausaha bagi para remaja dan pemuda, ibu rumah tangga, pensiunan, penyandang disabilitas dan warga lainnya tentang kewirausahaan atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pelatihan digital marketing, pelatihan mengemudi, pelatihan sanggar budaya, pelatihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan alat-alat dapur umum, pelatihan satpam.

“Dewan mendorong agar disediakannya tempat untuk program. Perencanaan pemberdayaan, bimbingan dan pelatihan, seperti pembuatan Gedung Saung Kreatif bagi para remaja dan pemuda, para ibu rumah tangga, pensiunan, penyandang disabilitas dan warga lainnya,” ujarnya.

Selanjutnya, Brando menyampaikan, Dewan mendorong adanya program bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengembangan modal UMKM, bantuan untuk Komunitas Hidroponik dalam rangka Pengembangan Pertanian Perkotaan, dan juga mendorong adanya program penguatan koperasi warga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan masyarakat secara mandiri.

“Dewan mengusulkan pengadaan bazar dan pasar murah di setiap RW untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Program ini bertujuan mempermudah akses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta mendukung UMKM dalam memasarkan produk mereka. Dengan adanya bazar dan pasar murah, diharapkan daya beli warga meningkat, perekonomian lokal berkembang, dan kesejahteraan masyarakat semakin terangkat,” ujarnya.

Brando menerangkan, Dewan meminta kepada eksekutif untuk menambah rute baru jalur Transjakarta dan Jaklingko serta menambah armada demi mengurangi kemacetan, serta sebagai solusi untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dalam akses transportasi umum. Khususnya Penambahan rute dari Kayu Tinggi ke Ujung Menteng, Penambahan Transportasi Jaklingko rute 77, Jalan Swadaya I, Jalan Swadaya II dan wilayah lainnya di Jakarta.

“Dewan mengusulkan program bantuan langsung berupa alat tangkap bagi nelayan serta peralatan dan perlengkapan bagi pelaku UMKM guna mendukung keberlanjutan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” kata Brando.

Tak hanya itu, Brando menuturkan, Dewan meminta kepada eksekutif untuk mempertimbangkan penyesuaian atau penurunan tarif pajak agar lebih proporsional dan tidak membebani warga Jakarta.

“Dewan meminta agar sistem aplikasi perpajakan dipermudah, sehingga warga dapat lebih mudah dalam mengakses, memahami, dan menyelesaikan kewajiban pajaknya. Kemudahan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta mengurangi kendala administratif yang sering dikeluhkan masyarakat,” kata Brando.