Rapor Merah KPK untuk Jawa Tengah: 5 Bupati Ditangkap karena Korupsi Sejak Awal 2026

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 4 Agustus 2026 - 11:34 WIB

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan catatan bagi Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.

Setidaknya sejak awal tahun 2026, sudah ada enam Bupati yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena diduga terlibat dalam rasuah.

"Tentunya ini menjadi catatan ya di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sudah ada sejumlah perkara yang terungkap," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa 4 Agustus 2026.

Meski Jawa Tengah yang paling banyak, namun Budi memastikan sejumlah wilayah lainnya terus berada dalam pemantauan KPK. Pasalnya praktik korupsi pun terjadi di beberapa daerah lain.

"Tidak hanya spesifik untuk Jawa Tengah, tapi juga secara menyeluruh untuk daerah-daerah lain, karena bisa jadi persoalan ataupun praktik-praktik dugaan tindak pidana korupsi serupa juga terjadi di wilayah lain," jelasnya.

Di sisi lain Budi memberikan contoh kasus suap pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat yang terjadi di Jawa Timur. Kasus itu menjadi sorotan karena ada indikasi perkara serupa terjadi di daerah lain.

"Artinya risiko terjadinya korupsi seperti halnya terjadi di Jawa Timur itu juga terbuka kemungkinan dapat terjadi di wilayah lain, sehingga KPK melalui korsup (Koordinasi dan Supervisi) juga melakukan pendampingan terkait pengelolaan dana hibah tersebut," tandasnya.

Adapun sejak awal tahun ini, sudah ada lima Bupati di Jawa Tengah terlibat kasus korupsi, berikut daftarnya:

1. Bupati Pati, Sudewo terkait kasus suap proyek dan jual beli jabatan (khususnya untuk calon perangkat desa)
2. Bupati Pekalongan Fadia Rafiq soal dugaan korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan jasa.
3. Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman terkait kasus pemerasan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
4. Bupati Sukoharjo Etik Suryani dugaan pemerasan dan pungutan.
5. Bupati Pemalang Anom Widiantoro terkait penerimaan uang proyek dan pemerasan terhadap perangkat daerah.

tvOnenews/Aldi Herlanda