Reformasi Birokrasi Jadi Fondasi Penguatan Negara, SAKIP dan ZI Dorong Kinerja Berdampak

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 11 Februari 2026 - 14:41 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan fondasi terkuat dalam membangun negara yang kuat dan berintegritas. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keynote speech pada acara SAKIP dan Zona Integritas Award 2025, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Menurut Menteri Rini, selama bertahun-tahun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah menjadi dasar penting untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program, hingga dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Reformasi birokrasi diposisikan sebagai mesin penggerak pencapaian tujuan pembangunan nasional.

“Reformasi birokrasi adalah fondasi terkuat untuk membangun negara yang lebih kuat dan berintegritas. SAKIP menjadi dasar untuk memastikan perencanaan hingga program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan arahan Presiden bahwa salah satu syarat keberlangsungan sebuah peradaban adalah hadirnya birokrasi yang unggul. Birokrasi yang unggul akan memperkuat kapasitas negara, memastikan kebijakan diimplementasikan secara konsisten dan berkeadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

“Sejalan dengan itu, Presiden juga menekankan bahwa birokrasi harus responsif dan melayani. Kebutuhan masyarakat harus menjadi pusat pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur dari efektivitas anggaran, tetapi juga dari kualitas layanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambah Menteri Rini.

Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa reformasi birokrasi telah memasuki fase transformasi digital sebagai fondasi human-based governance. Digitalisasi layanan publik, baik kepada masyarakat maupun layanan kepegawaian, terus didorong untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan inklusif. Upaya ini menjadi salah satu fokus reformasi birokrasi hingga tahun 2029.

“Saat ini capaian reformasi birokrasi Indonesia telah menunjukkan pengakuan di tingkat global dan nasional. Berbagai indikator tata kelola pemerintahan, termasuk efektivitas pemerintahan dan pengembangan pemerintahan digital, mencatat perbaikan yang signifikan. Di tingkat nasional, penguatan layanan publik juga ditandai dengan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang semakin memudahkan masyarakat mengakses layanan terintegrasi,” jelas Menteri Rini.

Sejalan dengan arah tersebut, hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan kinerja yang konsisten di seluruh level pemerintahan. Nilai SAKIP kementerian/lembaga tercatat 73,61, pemerintah provinsi 69,05, serta pemerintah kabupaten/kota 64,89.