5 hours ago
3
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator (Menko) bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin angkat bicara soal Presiden ke-2 RI Soeharto yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional.
Cak Imin mengaku hanya bisa pasrah dan menyerahkan keputusan gelar pahlawan nasional itu terhadap kementerian terkait.
"Kita pasrah, kita serahkan pada mereka," kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 23 April 2025.
Dia meyakini, kementerian yang berwenang bijak dalam memutus apakah Soeharto layak mendapat gelar pahlawan nasional atau tidak.
[Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, saat ditemui di kediamannya, kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu, 20 April 2025]
Photo :
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
"Ya tentu kementerian terkait, baik itu Kemensos, Kemenkopolkam, kemudian Dewan Kehormatan dan Jasa benar-benar mempertimbangkan seluruh masukan-masukan yang ada," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.
Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.
“Untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini, memang sudah ada proposal yang masuk ke kami, itu ada sepuluh. Empat pengusulan baru, dan enam adalah pengusulan kembali di tahun-tahun sebelumnya,” kata Mira Riyati.
Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Jenderal Soeharto (Jawa Tengah), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).
Pengusulan calon pahlawan ini dibatasi sampai 11 April 2025. Setelah tahap verifikasi dan sidang pleno, TP2GP akan menyampaikan rekomendasi usulan calon Pahlawan Nasional dari Menteri Sosial kepada Presiden.
Selanjutnya, Presiden memilih daftar nama yang diajukan untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Proses pengusulan Pahlawan Nasional 2025 dipastikan berjalan transparan dan efektif.
Halaman Selanjutnya
Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.
