Soroti Seskab Teddy yang Naik Pangkat, Refly Harun: Bernegara Itu Harus Benar

• 

• Berita

• Politik

Selasa, 11 Maret 2025 - 05:46 WIB

Jakarta, VIVA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya jadi sorotan karena dapat kenaikan pangkat dari mayor menjadi letnan kolonel atau letkol. Pakar hukum tata negara Refly Harun pun kembali melempar kritik.

Dia mengutarakan pandangan kritisnya dalam podcast YouTube-nya berjudul 'Benar jadi Anak Kesayangan? Mayor Teddy Tiba-tiba Naik Pangkat!'. Refly menyindir rasanya seperti tidak ada yang protes dengan posisi Teddy.

Refly mengkritisi tak peduli Teddy diangkat jadi Seskab ataupun misalnya menjabat Menteri Koordinator. Tapi, kata dia, asal posisi yang diemban Teddy tak melanggar Undang-Undang. 

"Gak ada masalah. yang paling penting adalah tidak melanggar Undang-Undang," kata Refly dikutip pada Selasa, 11 Maret 2025.

Dia menegaskan merujuk Undang-Undang TNI No. 34 tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit aktif jadi pejabat setingkat menteri mestinya sudah pensiun atau mengundurkan diri.

"Wajib pensiun. Eh, ketika diprotes, ternyata dikatakan Mayor Teddy itu hanya setingkat eselon 2. Loh, eselon 2 kok ke mana-mana ikutin Presiden," jelas Refly.

Refly menyindir jika Teddy sebagai eselon 2 maka seperti bisa melompati eselon 1. Ia mengatakan posisi Seskab seperti berakting sebagai ajudan Presiden RI.

"Jadi, dia bisa lompat. Eselon 1 dia lompati, Menteri Sekretaris Negara dilompati. Dan, dia akting sebagai ajudan. Orang dekat," lanjut Refly. 

"Jadi, saya mengatakan kalau bernegara itu harus benar. Kalau mau sembarangan ya silakan saja," jelas Refly.

Dia mengingatkan kembali merujuk UU TNI, jelas perwira aktif dilarang duduk sebagai menteri.

"Kalau sudah setingkat menteri, pensiun. Kedua, kalau dikatakan tidak setingkat menteri misalnya eselon 2 maka hanya bisa di beberapa tempat saja," ujarnya.

Refly menyebut perwira aktif bisa rangkap jabatan di 10institusi saja seperti Kementerian Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretaris Militer, Dewan Pertahanan Nasional, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Mahkamah Agung (MA). "Jadi, di 10 institusi itu, bisa perwira aktif," tutur Refly.