Syarat Perbaikan Rumah Gratis dari Pemerintah: Bergaji di Bawah UMR Masing-masing Daerah

• 

• Bisnis

Minggu, 13 September 2026 - 16:46 WIB

Jakarta, VIVA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan 400.000 rumah kumuh atau tidak layak di seluruh Indonesia, untuk bisa diperbaiki.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menjelaskan, warga yang bisa mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini, harus memiliki penghasilan maksimal Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta Rp 5,7 juta per bulan atau termasuk desil 1-4.

"Tapi kita menyadari di lapangan itu belum tentu memahami desil. Maka kita berikan alternatif, desil 1-4 atau di bawah UMP DKI, Rp 5,7 juta," kaya Sri, dikutip Minggu, 13 September 2026.

"Yang (daerah) lain gimana? (Di bawah) UMP juga," ujarnya.

Syarat lainnya yakni KTP yang dipegang tidak harus sama dengan tempat mereka tinggal. Dengan tanda pengenal yang sah, dokumen itu bisa diserahkan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah gratis.

"Yang penting yang mengajukan itu ber-KTP. Kita juga cek profil orangnya, berapa sih penghasilannya dia. Penghasilannya ibu ini kan nggak berpenghasilan, tapi ada anaknya berpenghasilan, berapa ratus ribu, itu masih di bawah UMP DKI Rp 5,7 juta," ujarnya.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan, syarat untuk mendapatkan bantuan bedah rumah hanya dilihat dari batas desil 1-4 akan sulit terserap. Karena ada sebagian yang tidak paham mengenai golongan desil.

Karenanya, mereka bisa berpatokan pada penghasilan di bawah UMP di provinsi masing-masing. Di mana UMP Jakarta adalah yang tertinggi, yakni Rp 5,7 juta per bulan.

"Jadi penghasilannya maksimal Rp 5,7 juta. Coba aja cek warga, ngerti nggak dia desil. Jadi jangan pusing, pakai bahasa yang mudah dimengerti," ujarnya.

Sebagai informasi, selain penghasilan dan KTP, berikut beberapa syarat untuk mendapatkan bantuan bedah rumah gratis.

1). Memiliki atau menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni

2). Memiliki status kepemilikan atau penguasaan tanah yang jelas dan telah diverifikasi sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang serta tanah tidak dalam status sengketa

3). Tingkat kesejahteraan pada desil 1 sampai desil 4 DTSEN terkini atau penghasilan paling tinggi upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.