Tak Terima Harga Sawit RI Diatur Belanda, Prabowo Tegaskan Peran DSI Bagi Komoditas Nasional

• 

• Bisnis

Jumat, 14 Agustus 2026 - 14:24 WIB

Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, mekanisme pembentukan harga minyak kelapa sawit mentah alias Crude Palm Oil (CPO) di pasar global, selama ini sangat tidak adil bagi Indonesia.

Hal itu diutarakan Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI 2026 dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI di DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Dia menjelaskan, ketidakadilan itu salah satunya terjadi dalam hal penentuan harga acuan CPO internasional di Rotterdam, Belanda, meskipun Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia.

Hal itu membuat CPO Indonesia dibeli dengan harga murah Rp 15.000 per kg, namun dijual kembali seharga Rp 27.000 per kg.

"Minyak sawit mentah Indonesia di pelabuhan Indonesia dijual sekitar Rp 15.000 per kg. Sementara di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp 27.000 per kg," kata Prabowo di DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Terlebih, Belanda sebagai negara yang menjadi penentu harga dan pembeli CPO Indonesia itu, bahkan tidak punya satu hektare pun perkebunan kelapa sawit.

Kondisi miris itulah yang diakui Prabowo, telah menyebabkan hilangnya 50 persen nilai komoditas minyak sawit Indonesia. "Jadi kita telah kehilangan 50 persen nilai komoditas (minyak sawit) kita," ujarnya.

Karenanya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bakal memperbaiki tata kelola ekspor sejumlah komoditas strategis nasional, melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pada Mei 2026 lalu.

Nantinya, PT DSI itulah yang akan menjadi satu-satunya pintu ekspor, bagi komoditas apapun yang bakal dijual Indonesia ke pasar internasional.

"Jadi saya ulangi, (PT DSI sebagai) processing-nya, bukan satu-satunya PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak," kata Prabowo.

"Sekarang kita bisa monitor berapa ton (komoditas) yang dimuat di atas kapal, berapa yang dilaporkan di atas kertas, dan berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan," ujarnya.