Transformasi Kelembagaan Dinilai Penting, IAW Ungkap Alasannya

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 12 Agustus 2026 - 08:11 WIB

Jakarta, VIVA – Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus menilai perlu memiliki terobosan dalam membuat lembaga DJBC menjadi lebih kuat. Salah satunya adalah model Otoritas Kepabeanan dan Cukai Indonesia (OKCI).

Ia menjelaskan ada tiga pilihan kelembagaan, mulai dari memperkuat DJBC, membentuk badan semi otonom di bawah Menteri Keuangan, hingga menempatkan otoritas kepabeanan langsung di bawah Presiden.

Iskandar menegaskan OKCI saat ini belum merupakan lembaga resmi, melainkan model kelembagaan yang masih membutuhkan kajian, pembentukan dasar hukum, serta keputusan pemerintah. 

"OKCI adalah usulan model kelembagaan untuk memperkuat setelah dilakukan kajian dan pembentukan dasar hukum. Tidak ada satu model yang dapat langsung disebut paling benar sebelum diuji secara kelembagaan, hukum, fiskal, dan tata kelola," kata Iskandar dikutip Rabu, 12 Agustus 2026.

Menurutnya, pilihan pertama adalah mempertahankan DJBC sebagai direktorat jenderal di bawah Menteri Keuangan, tetapi dengan penguatan secara menyeluruh. Pembenahan diarahkan pada governansi data, pemisahan fungsi pelayanan dan risiko, audit integritas, pengendalian akses, transparansi keputusan, serta pengawasan terhadap penindakan.

"Kelebihan model pertama adalah transisi lebih mudah. Hubungan dengan kebijakan fiskal, APBN, dan Kementerian Keuangan tetap terjaga. Namun kelemahannya juga jelas, budaya birokrasi dan konflik mandat lama berpotensi tetap bertahan," kata dia.

Pilihan kedua adalah membentuk badan semiotonom yang tetap berada di bawah Menteri Keuangan. Dalam model ini, otoritas diberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, remunerasi, dan operasional, sementara kebijakan fiskal tetap berada dalam koordinasi Menteri Keuangan.

Menurut Iskandar, model semiotonom memungkinkan perubahan dilakukan lebih dalam tanpa sepenuhnya memisahkan fungsi kepabeanan dari pengelolaan keuangan negara. Namun, terdapat risiko baru apabila otonomi tersebut tidak diikuti pengawasan yang kuat.

"Badan semiotonom dapat memberikan ruang gerak yang lebih besar untuk profesionalisasi dan modernisasi. Tetapi jangan sampai fleksibilitas berubah menjadi kekuasaan yang eksklusif. Otonomi harus selalu berpasangan dengan pengawasan dan pertanggungjawaban," tegasnya.

Adapun pilihan ketiga adalah membentuk lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam model ini, OKCI menjadi institusi khusus yang menangani fungsi kepabeanan dan penjagaan perbatasan ekonomi, sementara kebijakan tarif, penerimaan, dan fiskal tetap dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan.