Wacana Kemasan Rokok Polos, Pakar HAKI: PNBP Bisa Menurun

2 hours ago 2

Rabu, 22 Oktober 2025 - 19:10 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua Umum Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI), Dwi Anita Daruherdan menilai rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberlakukan kebijakan penyeragaman kemasan rokok atau plain packaging bisa mendorong peredaran rokok ilegal dan mengurangi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

"Saya sih tidak setuju. Karena, plain packaging akan meniadakan merek dan hal tersebut akan menghilangkan fungsi merek pada kemasan rokok. Fungsi merek adalah untuk membedakan produk atau jasa sejenis yang diproduksi oleh pihak yang berbeda," ujar Dwi dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu 22 Oktober 2025.

Dwi mencontohkan industri makanan dan minuman yang sangat bergantung pada identitas visual untuk membangun kepercayaan konsumen. Menurutnya, tanpa merek, masyarakat akan kesulitan membedakan produk dan kehilangan panduan dalam memilih.

Ia menegaskan bahwa membangun merek bukan hal mudah. Merek merupakan hasil dari proses panjang dan investasi besar, yang menjadi jaminan kualitas dan kepercayaan konsumen.

"Memiliki merek yang dikenal di masyarakat, itu bukan hanya seperti menjentikkan jari atau mengedipkan mata, yang cling langsung dikenal. Semua melalui proses dan usaha yang tidak mudah," tegas Dwi.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa merek global dengan valuasi tinggi dapat kehilangan nilainya jika dipaksa menjual produk tanpa identitas visual.

"Bayangkan apabila saya memberikan Anda minuman soda cola tanpa merek. Apakah Anda akan bersedia meminumnya? Jadi nilai dari suatu merek itu adalah merupakan hal yang sangat penting yang harus dijaga dari waktu ke waktu," papar Dwi.

Potensi Picu Rokok Ilegal dan Kurangi PNBP

Selain aspek hukum dan nilai merek, Dwi juga menyoroti dampak ekonomi dari kebijakan ini. Menurutnya, penyeragaman kemasan justru akan mempermudah pemalsuan produk karena desain kemasan tidak lagi kompleks dan mudah ditiru.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini berpotensi mengurangi minat perusahaan untuk mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Akibatnya, pendapatan negara dari PNBP bisa menurun signifikan.

“Padahal industri hasil tembakau selama ini merupakan salah satu kontributor pendaftaran merek terbesar di Indonesia,” pungkasnya.

Vape atau rokok elektrik.

Asosiasi Vape Minta Rancangan Plain Packaging Harus Dapat Masukan dari Masyarakat Luas

Rencana Kemenkes terapkan plain packaging untuk rokok dan vape menuai sorotan. AKVINDO soroti kurangnya pelibatan publik dan pentingnya transparansi dalam pembahasan.

img_title

VIVA.co.id

22 Oktober 2025

Read Entire Article
Sindikasi | Jateng | Apps |