5 days ago
2
Jakarta, VIVA - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus berlanjut sejak tahun lalu jadi sorotan DPR RI. Badai PHK yang tak kunjung reda ini dinilai sebagai indikasi krisis sosial ekonomi yang mengancam kehidupan rakyat.
Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR Yoyok Riyo Sudibyo. Eks Bupati Batang itu prihatin dengan kondisi gelombang PHK sehingga negara harus hadir.
“Ini bukan hanya soal angka. Ini soal ribuan keluarga yang kehilangan penghasilan, anak-anak yang terancam putus sekolah, dan masyarakat yang makin terpinggirkan. Badai PHK ini merupakan potret kepedihan yang nyata,” kata Yoyok, Senin, 14 April 2025.
Dia menyertakan merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan, dalam dua bulan pertama tahun 2025 saja, lebih dari 18 ribu pekerja kehilangan pekerjaan. Sementara, selama awal tahun 2025, sudah cukup banyak diketahui perusahaan besar yang melakukan PHK massal.
Beberapa perusahaan itu termasuk PT Sritex (10.665 pekerja), PT Yamaha Music Product Asia, PT Yamaha Indonesia, PT Sanken Indonesia, hingga PT Victory Ching Luh. Pun, dari data it, wilayah Jawa Tengah, Riau, dan Jakarta mencatat jumlah PHK tertinggi.
Belum lagi jika melihat data badai PHK yang terjadi sepanjang 2024 dengan sektor industri padat karya jadi yang paling terpukul.
Yoyok Riyo Sudibyo
Photo :
- Dok. Pribadi Yoyok Riyo Sudibyo
Yoyok pun menaruh harapan agar pemerintah bisa memberikan solusi terhadap PHK yang menimpa masyarakat.
“Negara harus hadir, banyak sekali sektor industri yang terpukul akibat beratnya kondisi perekonomian global, dan berbagai faktor internal dalam negeri. Khususnya industri padat karya yang harus dilindungi,” jelas politikus Partai Nasdem itu.
Dia bilang industri padat karya bukan hanya menghadapi tantangan domestik. Namun, juga karena tekanan global seperti dampak dari kebijakan tarif impor yang digaungkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
“Jika negara lain memperketat pasar, sementara kita tidak memperkuat fondasi industri dan perlindungan tenaga kerja, maka PHK hanya akan terus berulang,” jelas Yoyok.
Yoyok menegaskan pemerintah harus segera mengambil langkah konkret. Menurut dia, beberapa upaya yang bisa dilakukan negara seperti pemberian insentif bagi industri padat karya.
“Pemerintah juga perlu meningkatkan program pelatihan bagi korban PHK agar beradaptasi dengan kebutuhan pasar," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan perlindungan serta pendidikan maupun pelatihan program vokasi juga harus terus digaungkan. Kemudian, ia berpandangan perlu reformasi sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia mengatakan seperti itu agar korban PHK tidak hanya bergantung pada pesangon.
Menurut dia, para pekerja yang di-PHK dinilai harus dapat pelatihan, pendampingan, dan subsidi upah transisi. "Perlindungan terhadap industri padat karya merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memastikan keberlanjutan lapangan kerja bagi jutaan tenaga kerja Indonesia," jelas Yoyok.
Selain itu, Yoyok juga menyarankan agar pemerintah melalui kementerian terkait bisa menyusun rencana untuk pemulihan ketenagakerjaan secara nasional. Bagi dia, hal itu perlu dilakukan agar pekerja bukan sekadar mengandalkan pesangon atau program bersifat reaktif.
"Negara memiliki peran penting. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak,” tutur Legislator asal Dapil Jawa Tengah X itu.
Halaman Selanjutnya
Yoyok pun menaruh harapan agar pemerintah bisa memberikan solusi terhadap PHK yang menimpa masyarakat.
