Bahlil Tegaskan Kerusakan Pulau Piaynemo yang Viral di Medsos Hoaks

• 

• Bisnis

Selasa, 10 Juni 2025 - 13:57 WIB

Jakarta, VIVA - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa video viral soal kerusakan Pulau Piaynemo, Raja Ampat yang beredar di media sosial adalah hoaks. 

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Bahlil menunjukkan kondisi sebenarnya di Pulau Piaynemo dan membandingkan dengan viralnya pulau tersebut di media sosial.

"Jadi kalau kita lihat di media sosial, seolah-olah Piaynemo ini adalah pusat pariwisatanya Raja Ampat. Ini geoparknya Raja Ampat. Dan seolah-olah ini menjadi mohon maaf, kerusakan lingkungan," kata Bahlil dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa, 10 Juni 2025.

Maka itu, ia meminta masyarakat agar berhati-hati dalam menerima informasi. Dia menyebut masyarakat harus bisa membedakan yang benar dan tidak benar.

"Jadi mohon kepada saudara saya sebangsa dan setanah air, mohon dalam menyikapi berbagai informasi kita juga harus hati-hati, kita harus bijak. Bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membantah keras kabar yang menyebut aktivitas tambang nikel berada tepat di ikon wisata Raja Ampat, yakni Pulau Piaynemo. Klarifikasi ini muncul setelah PT Gag Nikel, anak usaha PT ANTAM, Tbk dihentikan sementara operasionalnya karena diduga merusak ekosistem wilayah tersebut.

Bahlil menegaskan bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Gag Nikel terletak di Pulau Gag, bukan di Piaynemo. Jarak keduanya pun cukup jauh, berkisar 30 hingga 40 kilometer.

"Aktivitas pertambangan dilakukan di Pulau Gag, bukan Piaynemo seperti yang diperlihatkan di beberapa media yang saya baca. Saya sering di Raja Ampat. Pulau Piaynemo dengan Pulau Gag, itu kurang lebih sekitar 30 km sampai 40 km. Di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah pariwisata yang kita harus lindungi," kata Bahlil dalam keterangannya pada Jumat, 6 Juni 2025.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa izin usaha pertambangan PT Gag Nikel telah terbit jauh sebelum dirinya menjabat sebagai menteri.

"Saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih Ketua Umum HIPMI Indonesia, Ketua Umum BPP HIPMI dan belum masuk di Kabinet," ujarnya.

Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa PT Gag Nikel mengantongi Kontrak Karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998 yang diteken pada 19 Januari 1998 oleh Presiden RI.