Budi Gunawan Akui Jadi Jembatan Pertemuan Prabowo-Megawati, Ungkap Isi Obrolannya

• 

• Berita

• Politik

Jumat, 11 April 2025 - 05:57 WIB

Jakarta, VIVA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Budi Gunawan (BG) turut hadir dalam pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

BG mengaku menjadi jembatan pertemuan kedua tokoh tersebut. Adapun, pertemuan kedua tokoh itu berlangsung di kediamannya Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 7 April 2025.

BG menyebut pertemuan Prabowo dan Megawati berlangsung dalam suasana yang akrab dan penuh semangat.

"Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kebangsaan. Menandai upaya untuk terus menjaga stabilitas politik nasional," kata BG dalam keterangan tertulis pada Kamis, 10 April 2025.

Dalam pertemuan itu, Megawati turut didampingi BG dan sejumlah elite PDIP lainnya.

Sedangkan, Prabowo hadir bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Luar Negeri Sugiono hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

BG menyebut ada sejumlah isu strategis yang dibahas Prabowo dan Megawati dalam pertemuan tersebut. Salah satunya terkait upaya menjaga soliditas dan persatuan bangsa di tengah dinamika tantangan global.

"Diskusi juga mencakup pentingnya penguatan kelembagaan dan kesinambungan kebijakan strategis," tutur dia.

PDIP Tetap di Luar Pemerintahan 

Sebelumnya diberitakan, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani bicara soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

Muzani mengatakan, Megawati menitipkan pesan kepada Prabowo agar bisa menjalankan kepemimpinannya dengan efektif sejak dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

"Ibu Mega mengharapkan agar masa Kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 9 April 2025.

Muzani menyebut, PDIP terbuka jika Prabowo ingin merajut kerja sama. Terlebih, jika tujuannya untuk memperkuat pemerintahan.

Namun, kata Muzani, PDIP tetap dalam posisinya yaitu di luar dari pemerintahan atau tidak berada dalam koalisi.

"Karena itu jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan. Tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," tandas Muzani.