2 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Praktik suap masih kerap kali terjadi walau penindakan secara hukum juga sudah dilakukan. Tidak sekedar tugas pemerintah atau penegak hukum dalam memberantasnya. Termasuk juga elemen masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan.
Memerangi korupsi, juga dinilai sebagai kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.
Itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Airlangga menyampaikan dalam acara Lokakarya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja sama dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), bertajuk Konvensi Anti-Penyuapan OECD, di Jakarta.
Untuk itu, Airlangga mendorong semua pihak baik sektor swasta hingga masyarakat sipil, menjaga integritas. Juga memastikan kalau Indonesia punya kerangka hukum yang kuat dalam memerangi praktik suap.
"Saya tegaskan bahwa memerangi penyuapan adalah prioritas utama, bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi para pemangku kepentingan, dan bagi kita semua," kata Airlangga Hartarto, dalam akun media sosial miliknya.
Penyuapan tidak sekedar merugikan keuangan negara. Tetapi lanjut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, juga merusak kepercayaan publik. Pembangunan ekonomi juga terhambat hingga investasi terganggu.
"Ini adalah tanggung jawab bersama sebagai bangsa dan membutuhkan partisipasi aktif dari setiap warga negara, termasuk masyarakat sipil," tutur dia.
Indonesia jelas Airlangga, punya komitmen kuat dengan menjadi anggota OECD untuk misi bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan ini juga Indonesia memungkinkan mengadopsi banyak praktik terbaik di dunia untuk memperkuat hukum dan peraturan.
“Fase ini sangat krusial karena menentukan bagaimana Indonesia dapat meletakkan jalan menuju transformasi struktural yang diperlukan untuk mendorong iklim bisnis yang sehat dan transparan,” ujar Airlangga.
Tegas Airlangga, salah satu prioritas pemerintah adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif. Menarik investasi dan membuka lapangan kerja yang berada di seluruh Indonesia.
"Kami akui terdapat kekhawatiran sekaligus kebutuhan secara mendasar bahwa Indonesia harus dapat menghadirkan kepastian dan prediktabilitas kebijakan, yang mencakup aspek integritas dan transparansi institusi pengambil kebijakan dan regulator," ujar Airlangga.
Acara Lokakarya ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, regulator, akademisi, serta perwakilan dari berbagai lembaga internasional yang turut mendukung langkah Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dari korupsi. Pemerintah optimistis bahwa Indonesia dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih bersih, transparan, dan kompetitif.
Halaman Selanjutnya
Indonesia jelas Airlangga, punya komitmen kuat dengan menjadi anggota OECD untuk misi bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan ini juga Indonesia memungkinkan mengadopsi banyak praktik terbaik di dunia untuk memperkuat hukum dan peraturan.
