DPR Ingatkan Pemerintah soal Dampak Tarif Impor Trump: Ekspor Turun hingga PHK Meningkat

• 

• Bisnis

Kamis, 3 April 2025 - 22:40 WIB

Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri menyebut kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan memberlakukan tarif impor tambahan sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia merupakan alarm serius bagi ekonomi nasional. 

Untuk itu, Hanif menegaskan bahwa pemerintah harus segera merespons dengan langkah nyata, terarah, dan berpihak.

“Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” ujar Hanif dalam keterangannya Kamis, 3 April 2025.

Per 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump resmi memberlakukan tarif dasar 10 persenuntuk seluruh negara, dan tarif tambahan bervariasi berdasarkan penilaian atas praktik perdagangan negara mitra. Indonesia dikenakan tarif tambahan 32 persenatas sejumlah produk, sedangkan negara lain dikenai tarif berbeda misalnya Vietnam 46 persen dan China 34 persen. Penetapan ini mengacu pada kalkulasi hambatan perdagangan, manipulasi mata uang, dan akses pasar.

Hanif menyebut kebijakan ini menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai US$31 miliar atau sekitar Rp 500 triliun, tertinggi kedua setelah China.

“Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas—ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujarnya.

Di samping itu, nilai tukar rupiah saat ini telah menyentuh Rp16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari US$4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.

“Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tegasnya.

Ia mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas dan lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

“Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan harus maju dan menembus pasar baru,” katanya.

Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar US$14 miliar.

“Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” ujar mantan Menteri Ketenagakerjaan RI ini.

Menutup pernyataannya, Hanif menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional.

“Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” imbuhnya.