5 days ago
9
Jakarta, VIVA - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI, Banggar DPR RI, Said Abdullah, menilai kebijakan pengenaan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke berbagai negara, akan membuat masa depan perekonomian global lebih suram.
Said mengatakan, kebijakan Trump ini cenderung menentang perdagangan bebas. Sebab menggunakan kebijakan tarif untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak, dan upaya untuk memperkecil gap nilai barang ekspor dan impornya.
"Langkah sepihak Amerika Serikat ini kita khawatirkan membawa petaka global seperti era Mckinley. Apalagi negara negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko memberikan balasan serupa. Terbaru, Trump juga mengenakan tarif atas barang barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 32 persen," ujar Said dalam keterangannya Jumat, 4 April 2025.
Said menjelaskan, saat ini Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah, seperti penurunan daya beli, serta kondisi pasar saham dan keuangan yang sangat volatile.
Merespons situasi ini, Said menyarankan pemerintah mengambil beberapa langkah dan inisiatif. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil inisiatif melalui forum World Trade Organization (WTO), untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil, dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan.
"Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan. Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional," jelas politisi PDIP itu.
Selain itu, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah untuk menghadapi ketidakpastian tanpa batas waktu. Seperti menjaga produk produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional, mencari pasar pengganti.
"Jika produk produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif. Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan," terangnya.
Kemudian, pemerintah harus memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor. Hal ini sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa.
Lalu, memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir. Memperluas dan memperdalam skema billatral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat.
Selanjutnya, menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global, dan kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat.
Berikutnya, memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif, serta tetap menjanjikan bagi investor internasional. Serta membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha.
Halaman Selanjutnya
"Jika produk produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif. Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan," terangnya.
