Ekspor SDA Dikelola Pemerintah, Airlangga Optimis Rupiah Bakal Lebih Stabil

• 

• Bisnis

Rabu, 20 Mei 2026 - 17:00 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meyakini aturan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis akan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui peningkatan cadangan devisa.

“Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade missinvoicing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar tentunya dengan cadangan devisa yang lebih besar,” kata Airlangga dalam konferensi pers di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Menurutnya, pengaturan tersebut dilakukan karena ekspor komoditas SDA menyumbang sekitar 60 persen dari total ekspor nasional.

Airlangga menjelaskan, tiga komoditas utama yang akan menjadi tahap awal pengaturan yakni batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

Ketiga komoditas ini dinilai memiliki kontribusi terbesar terhadap ekspor nasional sekaligus berdampak signifikan terhadap penerimaan devisa dan stabilitas ekonomi. Karenanya, pemerintah akan memperkuat pengawasan ekspor melalui BUMN ekspor, yakni Danantara Sumber Daya Indonesia.

Selain itu, transparansi data volume dan nilai ekspor diyakini dapat meningkatkan kredibilitas perdagangan Indonesia di mata pasar global sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara, baik dari pajak, bea keluar, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Airlangga juga menilai, tata kelola ini akan memperkuat posisi tawar Indonesia di hadapan pembeli internasional sehingga membantu menjaga stabilitas harga dan memperluas pangsa pasar ekspor.

Dalam tahap awal, kata Airlangga, transaksi ekspor masih dilakukan langsung oleh perusahaan eksportir dengan pembeli di luar negeri. Namun, dokumentasi ekspor sudah dilakukan oleh Danantara Sumber Daya Indonesia selama masa transisi tiga bulan yang akan dievaluasi pemerintah.

Selanjutnya, mulai 1 September 2026, seluruh proses ekspor komoditas strategis mulai dari kontrak, pengiriman barang hingga pembayaran akan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN yang ditugaskan. (Ant).