3 hours ago
1
Jakarta, VIVA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dianggap sebagai tukang stempel pemerintah oleh media nasional dalam artikelnya pada Rabu, 12 Februari 2025. Sebab, Dasco selalu mengambil langkah dalam menangani isu dan kasus politik kemasyarakatan, atau melakukan beberapa langkah dalam kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat.
Di antaranya mengatasi kisruh pagar laut sekitar 30 kilometer, antrean LPG 3 kg subsidi akibat pelarangan eceran berdagang gas, kasus SNBP bermasalah bagi siswa sekolah, hingga surat penundaan rapat efisiensi anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Aktivis 98 dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Khalid Zabidi menegaskan bahwa langkah dan sikap yang dilakukan Dasco merupakan gaya baru Pimpinan DPR RI dalam menangani persoalan politik yang berkembang di Indonesia. Sehingga, Khalid menyebut tidak tepat jika Dasco dicap sebagai stempel pemerintah.
“Dasco bukan stempel pemerintah, dia menunjukkan gaya politik baru menampilkan proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR sehingga cepat menanggulangi masalah yang ada,” kata Khalid dikutip pada Kamis, 13 Februari 2025.
Sufmi Dasco Ahmad dan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, gaya kepemimpinan Dasco yang menyerap aspirasi masyarakat patut diapresiasi, karena proaktif melakukan langkah-langkah yang dilakukan untuk masyarakat juga. “Pola baru Dasco perlu diapresiasi, mencirikan Pimpinan DPR yang aspiratif dan proaktif,” ujarnya.
Di samping itu, Khalid menyoroti soal surat penundaan rapat anggaran di DPR RI yang dilayangkan oleh Dasco selaku Wakil Ketua DPR RI. Kata dia, Dasco sebenarnya dalam beberapa kesempatan sudah menyampaikan bahwa penundaan rapat anggaran di DPR karena kementerian dan lembaga masih proses rekonstruksi anggaran sehingga membutuhkan waktu pembahasannya di Parlemen.
“Pembahasan anggaran ini sangat penting sehingga perlu dibahas secara detil dan berhati-hati," jelas dia.
Sementara Pengamat Komunikasi Krisis dari Universitas Pancasila, Sudarto mengatakan banyak peristiwa krisis politik yang terjadi di Tanah Air belakangan ini ada andil Dasco yang berperan sebagai pemadam krisis tersebut.
Misalnya, ketika rakyat protes rencana perubahan RUU Pilkada pada Agustus 2024. Kata dia, Dasco saat itu tampil di pihak rakyat dengan membatalkan pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI sehingga krisis padam.
Kemudian, lanjut dia, kasus yang menghebohkan baru-baru ini yaitu pagar laut di mana terjadi krisis konflik kepentingan nelayan dan rakyat secara luas dengan kekuatan oligarki. Pada kasus pagar laut, kata dia, Dasco tegas menyampaikan pagar laut harus dicabut.
Di kasus gas 3 kg, Sudarto melihat Dasco juga menekankan bahwa distribusi Gas Elpiji 3 kg atau gas melon dikembalikan kepada para pengecer agar rakyat mudah mendapatkan gas. “Dasco juga memimpin Anggota Komisi VIII DPR, Panja Haji untuk menurunkan tarif haji bernegosiasi dengan pemerintah sehingga tarif haji bisa diturunkan,” ungkapnya.
Terkait surat Dasco yang meminta penundaan pembahasan pemangkasan di DPR, Sudarto mengatakan langkah Dasco dapat dipandang sebagai mitigasi krisis. Menurut dia, ketika pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran, dan DPR juga melakukan hal sama.
“Jadi kalau melihat sepak terjang Dasco selama ini, beliau lebih tepat disebut sebagai pemadam krisis, yang sikapnya selalu merespon aspirasi rakyat,” pungkasnya.
Halaman Selanjutnya
“Pembahasan anggaran ini sangat penting sehingga perlu dibahas secara detil dan berhati-hati," jelas dia.
