3 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU merupakan aset strategis.
Tentunya, kata dia, aset tersebut harus dikelola secara transparan melalui musyawarah internal. Dia menyebut, konsesi tambang itu tidak layak untuk diperebutkan.
"Ya gini, jadi saya sekali lagi ya, tambang itu adalah aset strategis Nahdlatul Ulama. Dan untuk itu, semua pembahasannya harus melalui musyawarah, melalui pembahasan-pembahasan internal. Ya sekali lagi, aset strategis ini tidak layak untuk diperebutkan. Tapi harus dibahas bagaimana nanti pada akhirnya tambang ini dikelola secara terbuka, sesuai ketentuan, ya," ucap Gus Ipul kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Desember 2025.
"Dan nantinya sepenuhnya pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kepentingan Nahdlatul Ulama dan seluruh warganya. Ya, baik untuk organisasi maupun juga untuk bantuan-bantuan pesantren dan lain sebagainya," sambungnya.
Menurut Gus Ipul, manfaat tambang harus kembali kepada organisasi, pesantren dan seluruh warga NU dengan pengelolaan yang melibatkan pihak profesional.
"Tentu NU akan menyerahkan kepada pihak-pihak yang profesional untuk mengelola tambang itu," tutur dia.
Gus Ipul lantas kembali menekankan konsesi tambang PBNU merupakan aset strategis yang bukan milik perseorangan atau kelompok. Sehingga, tata kelola konsesi tambang itu pun harus berjalan secara transparan.
"Tetapi yang paling penting bahwa ini adalah aset strategis PBNU. Bukan milik orang per orang. Bukan milik kelompok. Ini aset jam'iyah. Maka tata kelolanya harus transparan, ya, dan juga pengelolaannya harus patuh kepada seluruh ketentuan-ketentuan yang ada. Baik itu ketentuan agama maupun ketentuan negara," ucap Gus Ipul.
Lebih lanjut, Menteri Sosial (Mensos) ini mengingatkan agar tidak ada lagi kesan perebutan kepentingan terhadap konsesi tambang PBNU itu.
"Jadi jangan sampai ada kesan bahwa seakan-akan ada yang berebut tambang ini. Karena ini aset strategis PBNU, saya ulang-ulangi ini aset strategis milik warga, milik jam'iyah," ucap Gus Ipul.
"Dan harus dikelola secara transparan, bisa diketahui oleh publik, kalau nanti pada akhirnya benar-benar bisa beroperasi," tandas dia.
Gantikan Gus Yahya, Zulfa Mustofa Jabat Pj Ketum PBNU Sampai Muktamar 2026
PBNU resmi menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum PBNU menggantikan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Jabatan ini diemban Zulfa sampai dengan Muktamar 2026.
VIVA.co.id
10 Desember 2025
