Ketua OJK Sebut Perbankan Syariah Tumbuh Rendah Gegara Masalah Akses

• 

• Bisnis

Selasa, 25 Maret 2025 - 23:27 WIB

Jakarta, VIVA -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyoroti rendahnya pertumbuhan kinerja perbankan syariah dibandingkan bank umum. Dia menyebutkan, rendahnya pertumbuhan perbankan syariah ini dikarenakan permasalahan akses.

Hal ini disampaikan Mahendra dalam acara  Puncak Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (Gerak Syariah) di Menara Radius Prawiro (MRP), Kompleks Perkantoran Bank Indonesia.

"Pertumbuhan perbankan syariah berada di bawah pertumbuhan perbankan secara umum. Tapi saya yakin karena persoalan yang sama, karena masalah akses. Sehingga tentu percepatan pertumbuhannya juga menjadi kurang," ujar Mahendra, Selasa, 25 Maret 2025.

Mahendra mengatakan, per Januari 2025 total aset industri keuangan syariah naik 10,35 persen menjadi Rp 2.860 triliun. Dengan rincian, aset perbankan syariah Rp 948,2 triliun, pasar modal syariah Rp 1.740 triliun, dan lembaga keuangan non bank Rp 171,7 triliun. 

Sedangkan untuk intermediasi perbankan syariah, menurut Mahendra, tumbuh positif dengan pembiayaan meningkat 9,77 persen. Kemudian NPF terjaga di 2,2 persen,

Adapun untuk kinerja perbankan umum pada Januari 2025, tercatat pertumbuhan kredit tumbuh sebesar 10,27 persen yoy menjadi Rp 7.782 triliun. 

Kendati demilian, Mahendra menuturkan untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah  tumbuh 9,85 persen, atau lebih tinggi daripada perbankan secara umum yang saat ini sebesar 5,51 persen year on year.

"Kalau ini dana pihak ketiga perbankan syariah tumbuh 9,85 persen. Jauh lebih tinggi daripada perbankan secara umum yang di kisaran di bawah 5 persen," katanya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari mengatakan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki rekening, khususnya di desa-desa.

Kiki, begitu panggilan akrabnya, menceritakan dalam kunjungan kerjanya ke salah satu desa di pulau Jawa masih banyak masyarakat yang belum memiliki rekening perbankan. Hal ini karena sulitnya akses perbankan syariah masuk ke wilayah tersebut.

"Beberapa dari masyarakat desa itu mengatakan belum punya rekening karena maunya hanya buka rekening syariah, tapi nggak bisa karena nggak ada akses," katanya.